SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Strategi Pemprov Banten dalam melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK negeri di Banten terbilang jitu. Hal itu terbukti dengan tidak adanya gangguan jaringan selama PPDB berlangsung.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengaku awalnya agak menyangsikan gagasan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang melaksanakan PPDB di website sekolah.
“Namun kesiapannya cukup baik, Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-red) sigap dan bahkan Pak Pj memenuhi janjinya untuk memantau langsung hingga ke sekolah-sekolah,” ujar Fitron melalui telepon seluler, Minggu (17/7).
Namun demikian, ia mengaku Dewan melihat masih ada riak-riak dan keluhan masyarakat. Keluhan itu terjadi bukan pada proses prosedural pendaftaran PPDB, tapi muncul dari dampak aturan zonasi.
“Jika yang dikeluhkan aturan zonasi maka kami mengimbau untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” tandasnya.
Ia juga keberatan dengan aturan zonasi yang belum dilengkapi dengan instrumen pemerataan jumlah sekolah dan instrumen lainnya.
Kata dia, keluhan masyarakat lain masih banyak, terutama bagi yang tidak lulus. “Banyak sekali keluhan kepada kami untuk dapat membantu pihak yang anaknya tidak lulus,” ungkap politikus Partai Golkar ini.
Akibatnya, lanjut Fitron, keluhan ini menyasar pada evalusi proses. “Siapapun Pj Gubernurnya, siapapun Kadindiknya tidak akan dapat memenuhi kepuasan publik jika harus meluluskan semua pendaftar dengan kemampuan yang kita miliki ini,” tegasnya.
