CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik menilai menaikkan status jalan dari jalan kota ke jalan provinsi atau jalan nasional bukan solusi yang baik untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Hasbi menilai, sinergi semua pihak, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat yang dibutuhkan dalam menangani jalan yang membentang sepanjang 15 kilometer tersebut.
Hasbi menjelaskan, menaikkan status jalan berarti menyerahkan aset jalan ke pemerintah provinsi maupun pusat.
Hal itu menurutnya bukan langkah yang bijak mengingat pembangunan JLS memiliki sejarah yang panjang.
“JLS itu banyak sejarah, para pendiri Cilegon sudah mengupayakan JLS itu terbangun. Gak bisa asal alihkan status, harus dilihat historical-nya,” papar Hasbi, Kamis 25 Mei.
Selain itu, tidak ada jaminan Pemprov Banten atau pemerintah pusat bisa memperhatikan jalan itu sepenuhnya mengingat banyaknya hal yang juga memerlukan perhatian pemerintah pusat.
JLS sendiri saat ini perannya sangat penting bagi berbagai sektor, mulai dari sosial masyarakat hingga perekonomian.
Selain itu, jalan yang memiliki nama resmi Jalan Aat Rusli itu pun dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan Cilegon, melainkan juga nasional.
Kemudian, jika ingin memperbaiki jalan itu sepenuhnya membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Karena itu, menurut Hasbi yang perlu didorong adalah sinergi seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga pusat.
Pemerintah pusat sudah memberikan contoh dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp112 miliar untuk memperbaiki jalan tersebut.
Diperkirakan perbaikan jalan menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat itu akan dimulai Juli.
Pemprov Banten menurut Hasbi bisa mencontoh kebijakan pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut.
“Saya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Walikota Cilegon dalam mendorong pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran perbaikan jalan, tinggal lainnya, misalnya anggota dewan yang dari Cilegon yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Banten mendorong Pemprov Banten untuk menggelontorkan angggaran untuk perbaiki JLS,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Wahyu Supriyo Winurseto menjelaskan, terdapat tiga paket pekerjaan JLS yang kini masih dalam tahap lelang. Antara lain dua paket perbaikan jalan kanan dan kiri JLS masing-masing Rp 43 miliar dan sebesar Rp 24 miliar untuk perbaikan jembatan.
“Kami akan mulai perbaikan dari arah PCI masing-masing satu setengah kilometer. Termasuk perbaikan saluran airnya untuk menangani banjir yang sering terjadi di lokasi tersebut,” kata Wahyu.
Dia berharap perbaikan JLS ini bisa membantu konektivitas daerah jalan raya yang kini masih menjadi permasalahan di daerah. Terlebih, JLS merupakan akses strategis menuju arah industri dan pariwisata Anyer di Kabupaten Serang.
Dari total 15 kilometer panjang JLS, sementara ini pihaknya memang baru bisa memperbaikinya sepanjang 1,5 kilometer di sebelah kanan dan kiri JLS. Namun ke depan tidak tertutup kemungkinan pemerintah pusat bisa melanjutkan perbaikan JLS hingga tuntas.
“Itu tergantung usulan pemerintah daerah. Kalau diperlukan bisa saja lanjut pembangunannya,” ungkap Wahyu. (*)
Reporter Bayu Mulyana
Editor: Aas Arbi
