SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, per 12 Juli, realisasi pendapatan daerah mencapai 47,55 persen. Sedangkan serapan belanja daerah 40,75 persen.
“Capaian tersebut masih di atas realisasi tahun sebelumnya,” terang Rina. Kemudian, lanjut dia, masih ada waktu enam bulan ke depan.
Ia mengatakan, Pemprov Banten bukan dengan sengaja meng-hold serapan belanja. Selama ini, pihaknya mengatur pembelanjaan daerah agar sirklusnya terjaga baik, sehingga kejadian gagal bayar tak terjadi.
Rina menjelaskan, belanja daerah itu terdiri dari belanja operasional, barang dan jasa, modal, transfer dan bantuan tak terduga. Ia mengaku selain belanja operasional, transfer kepada pemerintah kabupaten/kota baik melalui bantuan keuangan maupun dana bagi hasil sudah dilakukan. Bahkan, bantuan keuangan untuk pemerintah desa juga sudah mulai dilakukan. “Itu juga dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini menerangkan, sembari menunggu proses pengadaan barang dan jasa serta belanja modal, pihaknya menggulirkan dulu belanja lainnya.
Dengan sisa waktu yang ada, ia tetap optimistis serapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Kami juga ingin semua segera diserap,” ujarnya.
Namun, kata dia, ada ritme keuangan yang harus dijaga. Saat ini, selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja sudah terjaga dengan baik.
Ia pun mengungkapkan, ada beberapa OPD yang serapan belanjanya rendah. Salah satunya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang di bawah 10 persen.
Reporter : Rostinah
Editor: Aas Arbi
