SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor telah mengeluarkan sebuah surat instruksi untuk seluruh kader dan pengurus se-Indonesia terkait Pemilu 2024.
Dalam Surat Instruksi bernomor 4173/PP/SR-01/IX/ 2023 itu disebutkan bahwa larangan membuat pernyataan atau surat dukungan kepada capres-cawapres, caleg hingga parpol tertentu dengan mengatasnamakan GP Ansor.
RelatedPosts
Pada isi surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman itu mengingatkan, agar seluruh kader memegang teguh khittah dan pedoman berpolitik warga Nahdlatul Ulama.
“Tetap memegang teguh Khittah NU 1926 dan 9 Pedoman Berpolitik Bagi Warga NU sesuai Keputusan Muktamar NU Ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta,” bunyi dalam salah satu poin surat instruksi tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua GP Ansor Banten Ahmad Nuri mengatakan, surat instruksi tersebut adalah mutlak, karena GP Ansor merupakan organisasi independen dam otonom, serta tidak pernah berafiliasi ke partai politik mana pun.
“Dalam hal apa pun Ansor menggunakan politik kebangsaan, politik yang tetap mengusung bagaimana empat pilar dilaksanakan. Soal siapa calonnya dalam kontestasi pilpres dan pilkada nanti itu sah-sah saja silakan, yang penting kita mendukung politik kebangsaan, politik yang tidak mendukung person to person, partai to partai, politik kebangsaan yang kita usung,” ujarnya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Senin 11 September 2023.
Nuri mengatakan, PP GP Ansor memiliki kewajiban untuk memberikan instruksi kepada seluruh kadernya hingga tingkat ranting.
Ia juga menegaskan, kader GP Ansor dilarang menggunakan atribut bendera, logo dan lainnya untuk mendukung salah satu calon.
“Seluruh kader Ansor dilarang menggunakan atribut bendera, logo Ansor Banten untuk mendukung salah satu calon. Ini tegas, siapa saja yang melakukan itu maka akan diberikan sanksi oleh PP GP Ansor, berupa pemecatan,” katanya.
Kendati demikian, sanksi tersebut akan diberikan tergantung dalam tindakannya. Misalnya, lanjut Nuri, sanksi akan diberikan berupa pemanggilan terlebih dahulu.
“Nanti kita peringatkan tergantung nanti tindakannya seperti apa. Kalau sudah melakukan itu kan berarti sudah melalukan indispliner maka akan dilakukan sanksi, pemanggilan hingga pemecatan,” ucapnya.
Nuri mengaku, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi wilayah untuk menindaklanjuti surat instruksi tersebut, agar seluruh kader Ansor dapat menjalaninya.
“Kita tinggal memantau, kan kita sudah mempunyai ranting jadi terpantau siapa yang melakukan tindakan indisipliner dan tidak mengindahkan surat edaran itu. Nanti saya akan mengadakan rapat koordinasi wilayah supaya surat edaran ini berjalan efektif di setiap wilayah,” tuturnya.
Terlebih, lanjut Nuri, Banten merupakan wilayah yang kerap dijajaki oleh para calon presiden untuk meningkatkan kualitasnya.
Meski demikian, Nuri berpesan agar seluruh bakal capres saat melakukan kunjungan ke Banten tidak melakukan politik identitas saat kampanye.
“GP Ansor dari dulu sudah sepakat, kita menolak politik identitas bagi para siapa pun calonnya. Lebih bagusnya para calon menawarkan ide dan gagasan untuk bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Ediitor : Aas Arbi
