Kerawanan Korupsi di Pengolahan Sampah, Ini Tanggapan Pemkot Cilegon

CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID-Plt Asda II Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sabri Mahyudin angkat bicara terkait kerawanan korupsi pada fasilitas pengolahan sampah jadi Bahan Bakar Jumputan Pada (BBJP) di Cilegon.

Plt Asda II Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra menjelaskan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi BBJP di Tempat Pembangunan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung itu dilakukan pada 2021.

Menurut Aziz, Pemkot Cilegon tidak ikut campur sama sekali terhadap proses pembangunan fasilitas sampah tersebut.

Aziz menjelaskan, plant pertama berkapasitas 30 ton per hari dibangun menggunakan anggaran dari PT PLN sebesar Rp 10 miliar.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membangun fasilitas dengan kapasitas 200 ton per hari.

Menurutnya proses pembangunan semuanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggelontorkan anggaran.

“Kami mendapatkan berupa peralatan dan bangunan, tidak dikelola Pemerintah Cilegon,” ujar Aziz, Senin 25 September 2023.

Menurutnya pembangunan plant tersebut berkat inisiatif dari Walikota Cilegon Helldy Agustian untuk bekerjasama dengan PT Indonesia Power dalam pengolahan sampah menjadi BBJP.

BBJP yang dihasilkan di TPSA Bagendung itu akan digunakan sebagai bahan campuran pembangkit tenaga listrik di PT Indonesia Power.

Soal usulan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola fasilitas pengolahan sampah tersebut, menurut Aziz saat ini Pemkot Cilegon masih dalam tahap persiapan pembentukan BLUD.

“Ke depannya tidak menutup kemungkinan diubah menjadi BUMD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin menjelaskan, pihaknya sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang BLUD sampah tersebut.

“Kami sedang menyusun regulasi perwal-perwal untuk melaksanakan BLUD tersebut,” ujar Sabri.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya pun belum mengambil alih plant tersebut dari PT IP karena belum adanya BLUD.

Rencananya, plant tersebut akan diambil alih pemerintah setelah BLUD terbentuk.

“Direncanakan Januari take over dari IP ke BLUD, sekarang belum menghasilkan secara bisnis, tapi dengan plant yang ada bisa semaksimal mungkin megolah sampah,” ujarnya. (*)

Reporter Bayu Mulyana
Editor: Agung S Pambudi