SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemprov Banten dan kepala desa diminta untuk tidak saling sindir juga menyalahkan perihal penanganan stunting di Banten.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik di Banten Ahmad Sururi mengatakan, baik Pemprov dan kades memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi tingginya angka stunting di Banten. Keduanya pun diminta untuk saling berkolaborasi, dibandingkan saling sindir.
“Pj Gubernur, pj Sekda dan desa harus satu frekuensi soal penanganan stunting,” ujar Sururi kepada Radar Banten, Rabu, 11 Oktober 2023.
Sururi mengatakan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang sebelumnya menghadiri pelantikan kepala desa di Kabupaten Tangerang seharusnya melakukan upaya pendekatan dengan membangun sinegri dengan para kades guna menangani stunting.
“Nah, Pj Gubernur sudah hadir di pelantikan kepala desa, sinerginya sudah bagus untuk hadir, tinggal mengharmoniskan dengan desa-desa lain di Banten,” ucapnya.
Menurutnya, kolaborasi antara kades dengan Pemprov Banten sangatlah penting, mengingat keduanya memiliki peranan masing-masing di lingkungan masyarakat. Seperti kades yang memiliki peran yang responsif dan mengajak masyarakat dalam ikut ambil mengangani stunting.
Peran kades itu harus didukung oleh Pemprov baik itu melalui kegiatan, program maupun bantuan dana desa.
“Kepemimpinan lokal dan kolaborasi adalah dua aspek penting yang tidak bisa dipisahkan dalam penanganan stunting ini,” ungkapnya.
Dosen Universitas Serang Raya ini pun menyinggung perihal bantuan dana fiskal penanganan stunting yang didapatkan oleh Pemprov Banten dan pemda di Banten yang nominalnya mencapai ratusan juta hingga miliaran. Sururi meminta agar anggaran itu tidak habis dibuat untuk rapat, namun action nyata kepada masyarakat.
“Anggarannya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bantuan gizi, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau home visit ke keluarga yang berisiko stunting,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, terdapat saling sindir antara Pj Sekda Banten Virgojanti dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten. Mulanya Pj Sekda Banten Virgojanti menyindir kepala desa di Banten soal penanganan stunting.
Mantan pejabat Pemkab Lebak ini mengingatkan para kepala desa untuk menangani warganya yang terkena stunting. Apalagi anggaran yang dialokasikan pemerintah ke desa cukup besar.
“Jangan hanya minta jabatan sembilan tahun, tapi masyarakat tidak diurus,” tandas Virgojanti saat memberikan sambutan pada kegiatan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Hotel Aston Serang, Selasa, 10 Oktober 2023.
Sindiran Pj Sekda Banten itu dibalas oleh sindiran dari Sekretaris Apdesi Banten Rafik Rahmat Taufik. Rafik menyinggung soal perhatian Pemprov Banten terhadap Desa-desa di Banten. Yang mana, Pemprov Banten baru di tahun 2023 ini memberikan bantuan dana desa dari APBD Provinsi Benten senilai Rp60 juta.
Sebelumnya, Pemprov hanya memberikan Rp15 juta saja per desanya. Jumlah itu disebut sangat kecil dan tidak mencukupi untuk mengurus berbagai persoalan di desa termasuk stunting.
“Pemprov jangan hanya menyalahkan stunting kepada Desa, lihat Pemprov Banten sebelumnya hanya memberikan bantuan ke desa sebesar Rp15 juta saja, baru sekarang Rp60 juta. Jangan berpikir angka stunting di Banten tinggi itu salah nya desa,” tegasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Aas Arbi