CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah mahasiswa di Kota Cilegon mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di bawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.
Kritikan mahasiswa disampaikan melalui unjuk rasa di depan kantor Walikota Cilegon, Jumat 29 Desember 2023.
Sempat terjadi gesekan antara mahasiswa dan polisi. Sejumlah mahasiswa bahkan terlihat menaiki pagar kantor.
Hal itu terjadi karena mahasiswa ingin ditemui oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta.
Perwakilan mahasiswa, Arifin Solehudin menjelaskan, hal pertama yang dikritisi mahasiswa adalah 10 janji kampanye yang dijanjikan Helldy dan Sanuji.
“Kami menagih janji karena banyak tidak sesuai target. Pa Helldy pernah menyampaikan jika tiga tahun tidak terlaksana maka akan mundur, maka dia punya waktu dua bulan untuk menyelesaikan programnya, jika tidak terselesaikan silakan mundur,” ujar Arifin.
Kemudian, mahasiswa menyoroti tentang pengangguran. Data pengangguran tahun 2023 yang dirilis BPS kota Cilegon menujukan tingkat pengangguran kota Cilegon pada angka 7,5 persen dan masih menjadi salah satu kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di provinsi Banten.
Sejalan dengan fakta besarnya pengangguran di Kota Cilegon, sebanyak 16.460 masyarakat di Kota Cilegon masih berada dibawa garis kemiskinan.
“Sebuah fakta miris di mana Kota Cilegon sendiri menempati posisi pertama dengan tingkat UMK terbesar di Provinsi Banten,” papar Arifin.
Bukan hanya itu Kota Cilegon juga menghadapi permasalahan kesehatan yang serius, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan penderita HIV/AIDS di Kota Cilegon mencapai angka 104 kasus.
Tidak berhenti sampai di situ sebanyak 944 balita di Kota Cilegon mengalami stunting. Kota Cilegon juga menghadapi permsalahan ISPA yang serius. Kasus ISPA di Kota Cilegon tercatat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan sekitar 17.382 masyarakat Kota Cilegon mendeerita penyakit ISPA.
“Merupakan angka yang sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh dan bukan tidak mungkin jika nanti angka harapan hidup di Kota Cilegon akan terus turun,” ujarnya.
Permasalahan pembangunan infrastruktur pun tidak kalah semrawutnya di Kota Cilegon.
Berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon mengalami kemangkrangkan dan ketidak jelasan keberlanjutannya, mulai dari pembangunan megaproyek JLU Cilegon, gedung Kejaksaan Negeri di JLS, Proyek Pasar Rakyat, Pembangungn RTH di 43 Kelurahan, dan RSUD Kota Clilegon.
“Merupakan cerminan lambatnya pemerintah Kota Cilegon dalam melaksanakan pembangunan, bukan hanya itu Dinas PUPR menjadi salah satu Dinas dengan penyerapan anggaran paling sedikit. Ini tidak terjadi hanya satu kali, terjadi dari tahun ke tahun yang membuat pembangunan di Kota Cilegon berjalan di tempat,” ujarnya.
Sayanya, segudang permasalahan di Kota Cilegon sama sekali tidak membuat Pemerintah Kota Cilegon bergeming dan hanya focus pada berbagai kegiatan yang sifatnya hanya seremonial dan pencitraan semata.
Segudang permasalahan di Kota Cilegon menunjukan buruknya pengelolaan organisasi dan pengelolaan sumber daya di Pemerintah Kota Cilegon.
Reporter Bayu Mulyana
Editor : Aas Arbi
