CILEGON,RADARBANTEN.CO.ID – Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cilegon di tahun anggaran 2023 mencapai 79 persen.
Kendati serapan anggaran di 79 persen, namun Kepala Dinas PUPR Cilegon Tb Dendy Rudiatna mengklaim output pekerjaannya mencapai 95 persen.
Tahun 2023 Pemkot Cilegon mencatatkan kinerja positif dalam sisi serapan anggaran dimana serapan anggaran cukup tinggi.
SiLPA atau anggaran yang tidak terserap pun hanya di kisaran Rp 85 miliar.
Salah satu OPD yang dinilai mencatatkan kinerja baik dalam serapan anggaran adalah Dinas PUPR Cilegon.
Dendi menjelaskan, serapan anggaran secara persentase sebesar 79 persen atau sekira Rp 120 miliar.
“Serapan anggarannya 79 persen tapi output hasil pekerjaan bisa 95 persen,” papar Dendi, Jumat, 5 Januari 2024.
Hal itu bisa terjadi, lanjut Dendi, karena adanya efisiensi anggaran dari beberapa hal. Misalnya, berasal dari sisa lelang atau dari efisiensi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Selain itu, selisih anggaran itu didapat karena adanya kelebihan pembayaran.
Dendi menyebut capaian kinerja tersebut karena mengerahkan semua potensi agar bergerak ke lapangan dengan mengacu pada aturan yang berlaku.
Dendi menjelaskan, 80 persen dari anggaran PU untuk pembangunan infrastruktur sperti jalan dan lainnya.
Walikota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi kinerja jajaran Dinas PUPR Kota Cilegon.
“Saya rasa ini bagus, perlu diapresiasi, kalau bagus yah harus diapresiasi,” papar Helldy.
Helldy mengapresiasi seluruh jajaran di Pemkot Cilegon yang telah bekerja dengan baik di tahun 2023.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin menjelaskan, SiLPA tahun anggaran 2023 kurang lebih sebesar Rp85 miliar.
“Penyerapan anggaran kurang lebih 85,56 persen, SiLPA nya kurang lebih Rp85 miliar,” ujar Maman, 4 Kamis 2023.
Tidak hanya dari sisi serapan anggaran, kinerja baik Pemkot Cilegon pun di tahun anggaran 2023 tercermin dari pendapatan kurang lebih Rp1,74 triliun atau 85,87 persen.
Dikatakan Maman, ia sudah mengarahkan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan laporan keuangan unaudited.
“Saya sudah sampaikan ke OPD, saya sudah minta bagian keuangan masing-masing OPD untuk menyiapkan laporan itu,” ujarnya.
Editor : Merwanda
