CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Pengusungan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diprediksi bakal terjadi tarik-ulur dalam pencalonan koalisi.
Bagaimana tidak. Dari lima calon yang ada, semua diusung dan mendeklarasikan diri untuk menjadi Calon Walikota Cilegon pada Pilkada 2024.
Kelima calon itu, di antaranya, Walikota Cilegon Helldy, Agustian, yang merupakan petahana dari Partai Gerinda. Kemudian, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, yang dikabarkan bakal maju menjadi Calon Walikota Cilegon pada Pilkada Kota Cilegon 2024.
Selanjutnya, ada nama Ratu Ati Marliati, Ketua DPD II Golkar Cilegon; Isro Mi’raj, yang merupakan Sekretaris DPD II Golkar dan juga sebagai Ketua DPRD Cilegon, itu telah ditunjuk oleh DPP Partai Golkar untuk maju menjadi Calon Walikota Cilegon.
Selain itu, baru-baru ini juga muncul dari Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra. Ia juga telah mengantongi surat rekomendasi dari DPP PAN untuk maju sebagai Calon Walikota Cilegon.
Dari kelima tokoh tersebut, semuanya menginginkan untuk menjadi orang nomor satu di Cilegon.
Namun, dilihat dari perolehan suara kursi DPRD Cilegon, hanya Partai Golkar yang bisa mengusung sendiri, lantaran diprediksi pada Pemilu 2024 mendapat delapan kursi, yang mana menjadi salah satu syarat pencalonan sebanyak 20 persen atau delapan kursi dari jumlah 40 kursi DPRD Kota Cilegon.
Akan tetapi, Golkar juga dipastikan bakal berkoalisi dengan partai lain untuk memenangkan di Pilkada mendatang.
Sementara, prediksi perolehan kursi dari partai lain yang mengusung kadernya untuk menjadi Calon Walikota Cilegon yakni Partai Gerinda tujuh kursi, PAN enam kursi, dan PKS empat kursi.
Semuanya mengharuskan untuk berkoalisi agar dapat tiket dalam pencalonan.
Pengamat Politik dari The Sultan Center, Edi M Abduh mengatakan, Pilkada Kota Cilegon jika dilihat dari perolehan kursi legislatif yang ada bakal terjadi tarik-menarik partai politik dalam hal koalisi pengusung calon.
“Tentu ini berbeda dengan partai koalisi di Pilpres, kalau pun sama itu restu dari DPP dari masing-masing partai politik sesuai elektabilitas dari paslon yang diajukan.
Jadi tarik-menariknya terjadi di Pilkada Cilegon tidak berkoalisi karena faktor figur pasangan calon, karena nama-nama yang beredar selain petahana ada juga politikus lama yang sudah dikenal di masyarakat Cilegon,” katanya saat dihubungi RADARBANTEN.CO.ID, Senin, 18 Maret 2024.
Sementara, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi (JaDI) Banten, Syaeful Bahri, mengatakan, tarik-ulur koalisi merupakan keniscayaan ketika partainya tidak memiliki tiket untuk mengusung pasangan calon sendiri. Sehingga, diharuskan koalisi jika ingin mengusung kandidat.
“Tapi meski memiliki tiket juga di Cilegon belum ada sejarahnya hanya satu partai yang mengusung calon. Walaupun Golkar sebagai pemenang di Cilegon itu selalu koalisi besar, sehingga demikian itu juga bakal terjadi tarik menarik dalam koalisi,” katanya.
Namun, kata dia, dalam tarik-menarik berkoalisi atau keputusan itu tidak terlepas dari peran DPP partai masing-masing.
“Jadi tarik-menarik koalisi semua akan terhenti di tangan rekom DPP. Untuk itu, perlunya dilakukan lobi-lobi elit di Cilegon untuk meyakinkan DPP bahwa pilihan koalisi ini direstui oleh DPP,” tukasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
