TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kini tengah berupaya meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Pragram yang resmi diluncurkan Pemkot Tangerang, Senin, 22 April 2024, dengan menggandeng Bank bjb ini dilakukan guna mendukung program transaksi non tunai di lingkungan Pemkot Tangerang.
Penjabat (Pj) Walikota Tangerang, Nurdin, mengatakan bahwa KKI merupakan arahan Presiden Jokowi sebagai upaya percepatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Nurdin mengatakan, dasar program tersebut dituangkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.
“KKI merupakan sarana dalam rangka mengurangi transaksi tunai (cashless) baik dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk untuk perjalanan dinas. Jadi pembayaran-pembayaran transaksi langsung oleh dinas itu menggunakan KKPD ini. Kemudian dari hasil kerja sama dengan Bank bjb tersebut, kita menghadirkan KKI untuk penggunaan di Pemkot Tangerang,” ujarnya, Senin, 22 April 2024.
Nurdin mengatakan, dengan adanya KKI yang difasilitasi oleh Bank bjb akan mempermudah proses administrasi pembelanjaan daerah bagi setiap dinas di lingkup Pemkot Tangerang.
”Mulai dari perjalanan dinas yang pakai LKP itu akan terdeteksi. Seperti jumlah biaya tiket, hotel dan sebagainya. Itu semua dapat dilihat. Begitu juga halnya bagi teman-teman di sekolah. Mereka dapat membelanjakan dana BOS untuk perlengkapan ATK. Jadi semua transaksi itu dapat memperkuat proses transparansi pengeluaran keuangan daerah,” imbuhnya.
“Jadi, Kartu Kredit Indonesia akan kami dorong di semua dinas yang ada. Sehingga, proses administrasi lebih mudah dan pengeluaran biaya pembelanjaan di setiap dinas pun semakin transparan. Kalau untuk saat ini baru hanya sepuluh dinas yang menggunakan. Ini semua mengikuti instruksi arahan pak presiden langsung,” tambahnya.
Pemimpin Kantor Wilayah IV Bank bjb, Adie Arief Wibawa, mengatakan, KKI dapat digunakan di luar negeri apabila ada perjalanan dinas.
KKI juga tidak memiliki bunga dan limit kartu disesuaikan dengan anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sosialisasi dan implementasi KKI telah kami lakukan pada 2023 lalu. Menggunakan sistem QRIS melalui aplikasi bjb Digi terhadap lima OPD piloting project. Masing-masing Sekretariat Daerah (Setda), BPKD, Bapenda, Inspektorat dan Bappeda Kota Tangerang,” terang Adie.
Adapun keuntungan lainnya dari penggunaan KKI adalah memudahkan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri.
“KKI juga bisa digunakan untuk memudahkan penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah. Berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme uang persediaan (UP). Fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas yang dimiliki KKI ini dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi cost of fund atau idle cash,” papar Adie.
Sekadar diketahui, saat ini ada 10 OPD di lingkup Pemkot Tangerang yang sudah menggunakan KKI. Seluruh OPD tersebut yakni Setda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Bappeda, DP3AP2KB, BKPSDM, DKP, Disperindagkop, dan Disbupdar. (*)
Editor: Agus Priwandono
