Selama dua tahun memimpin Jakarta, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berhasil meraih 83 penghargaan berkat keberhasilannya menumbuhkan perekonomian di Jakarta.

Sejumlah instansi memberikan penghargaan untuk beberapa kategori, dari kinerja penjabat kepala daerah terbaik, pengendalian inflasi, digitalisasi daerah, hingga Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Sejak mulai memimpin Jakarta pada 17 Oktober 2022, Pj. Gubernur Heru membuat sejumlah gebrakan, khususnya di sektor perekonomian.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan salah satu pihak yang menganugerahkan penghargaan kepada Heru, dalam ajang Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tingkat Provinsi di The Tri Brata Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 30 Agustus 2024. 

Ia meraih nilai tertinggi dibandingkan dengan para penjabat kepala daerah lain dalam kategori Apresiasi Khusus Fiskal Sangat Tinggi.

Sederet provinsi yang masuk dalam kategori itu adalah Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua Tengah, serta Papua Barat.

Pj. Gubernur Heru menyatakan, keberhasilan itu sebagai bentuk kerja kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam bersinergi mewujudkan pembangunan Jakarta berkelanjutan, terutama dalam menjaga inflasi daerah.

Dalam menjaga inflasi pangan, misalnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif. 

Kami memonitoring pasokan dan harga pangan secara rutin serta kondisional, baik di tingkat grosir maupun eceran. Selain itu, pertanian perkotaan dibentuk dan bekerja kerja sama dengan daerah produsen pangan,” ungkap Heru.

Keberhasilan menjaga inflasi Jakarta terbukti dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada Juli 2024.

Inflasi Jakarta year on year pada Juli 2024 tercatat 1,97 persen, atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,13 persen. 

Sebelumnya, Kemendagri juga menganugerahkan penghargaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards 2023 atas kinerja Pj. Gubernur DKI Heru untuk kategori Kepala Daerah yang Mendorong Pengendalian Inflasi BUMD Awards 2023 pada 29 September 2023.

Delapan BUMD dari 13 BUMD DKI Jakarta yang memperoleh penghargaan, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Perpasaran; Perumda Dharma Jaya sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Rumah Potong Hewan; PT Food Station Tjipinang sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Pangan; PT Transportasi Jakarta sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Transportasi; PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk sebagai Juara Terbaik BUMD Aneka Usaha Sektor Pariwisata; PT Bank DKI sebagai Juara II Bank Pembangunan Daerah Kategori Besar; Perumda Air Minum Jaya sebagai Juara II Perusahaan Daerah Air Minum Kategori Besar; dan PT Jamkrida Jakarta sebagai Juara II Perusahaan Penjamin Kredit Daerah. Selain itu, Kemendagri pun mengapresiasi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang berperan dalam pembangunan infrastruktur. 

Menurut Pj. Gubernur Heru, BUMD DKI Jakarta berusaha keras dan menjalin sinergi dengan pihak terkait untuk mengendalikan inflasi.

Dengan demikian mendorong daya beli masyarakat, sehingga menumbuhkan perekonomian Jakarta.

Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko secara terpisah mengungkapkan, Pj. Gubernur Heru mengarahkan BUMD DKI Jakarta agar bekerja lebih baik.

Selain itu, menjadi organisasi yang sehat dan bisa memberi pelayanan prima kepada masyarakat. 

Alhasil, pengelolaan BUMD DKI Jakarta yang dipimpin Pj. Gubernur Heru tersebut meraih penghargaan untuk kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik 2022. Presiden RI Joko Widodo memberikannya langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 31 Agustus 2023.  

Penghargaan itu diraih berkat sinergi tiga BUMD DKI, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Dharma Jaya. Ketiganya bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, Pemprov DKI, serta para stakeholder dalam reaktivasi program pangan bersubsidi. 

Perluasan Digitalisasi Daerah Permudah Belanja Masyarakat

Pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi di Jakarta rupanya mendapat dukungan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta.

Tim ini bekerja untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital serta terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat, terutama aspek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Keberhasilan TP2DD DKI Jakarta mendapat penghargaan kategori Kinerja TP2DD Tingkat Provinsi Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tertinggi ini diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2023 bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 3 Oktober 2023.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengemukakan, pengelolaan keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perpajakan pemerintah pusat diimplementasikan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui percepatan belanja. 

Sri menambahkan, TP2DD Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan para stakeholders dalam mengembangkan ekosistem digital melalui perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional, kawasan wisata, dan sektor transportasi.

Begitu pula perluasan kanal pembayaran, seperti EDC (Electronic Data Capture), e-banking, m-banking, virtual account, uang elektronik reader, modern channel,  kerja sama dengan marketplace, serta mengintegrasikan seluruh layanan dalam aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta. 

“Tujuannya agar masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, pelaporan dan pembayaran setoran masa pajak dengan fasilitas kode bayar, surat ketetapan atau tagihan pajak daerah, serta pelayanan pajak daerah lainnya,” kata Sri. 

Pengelolaan keuangan berbasis digital dilengkapi dengan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Langkah ini pun membuat Pemprov DKI Jakarta menyabet penghargaan (P3DN) Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024, pada 7 Maret 2024.

Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menganugerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo. Ketua Harian Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta menjelaskan, penghargaan itu merupakan yang kedua kali, sehingga menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung, berkontribusi, serta mengoptimalkan pelaksanaan program P3DN. Pencapaian P3DN Provinsi DKI Jakarta pada 2023 mencapai Rp 25,584 triliun.

Keberhasilan Pj. Gubernur Heru Budi Hartono dalam memimpin Jakarta disambut baik Eko Warjoko Sihabudin, warga Jalan K. S. Tubun, Jakarta Barat. Pemilik usaha garmen eskpor-impor itu menjelaskan, daya beli masyarakat Jakarta terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

“Ini terasa sekali, meski perlahan tetapi pasti. Sejak Covid-19, ekonomi Jakarta terus meningkat. Penjualan saya pun kembali membaik. Harapannya, ekonomi Jakarta terus meningkat, bisnis masyarakat bisa kembali sehat lagi,” ujar pria yang sudah 32 tahun menjalani bisnisnya ini.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menilai, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Heru cukup berhasil menjaga inflasi Jakarta. Hal yag paling menarik adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, perekonomian masyarakat Jakarta yang sehat mampu menjaga inflasi lebih stabil. Dia menyoroti revitaliasi pasar tradisional, peningkatan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kemudahan pembayaran secara digital yang sangat membantu peningkatan daya beli masyarakat.

“Kemudahan pembayaran secara digital di pasar tradisional perlu diperluas, karena pasar tradisional itu memiliki porsi 70 persen dari total transaksi ritel. Bahkan, secara nasional juga porsinya jauh lebih besar daripada supermarket, minimarket, dan e-commerce. Apalagi jika stok barang tersedia, distribusinya lancer, serta harganya pasti. Itu bisa dimonitor dan diawasi, juga menjadi instrumen untuk mengendalikan tingkat inflasi bahan makanan,” tutur Bima kepada disway.id.

Modernisasi pasar tradisional, menurut Bimo, akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan restribusi parkir. Contohnya, banyak negara yang pasar tradisionalnya juga dikunjungi para wisatawan.

“Seperti di Bangkok, (pasar tradisional) itu dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Jadi, mereka ke pasar bukan hanya sekadar belanja, tapi karena pasarnya bersih dan barangnya lengkap. Itu bisa mendorong peningkatan devisa pariwisata dan pendapatan lainnya,” paparnya.

Hal penting lainnya, lanjut Bimo, adalah terus meningkatkan volume perdagangan di pasar tradisional. Karena di situlah ekonomi rakyat yang dampaknya bergulir kepada petani dan pedagang kecil.

Sementara, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengimbau Pemprov DKI jangan lengah, meski sudah mendapat penghargaan banyak pihak. Tata kelola pemerintahan daerah serta BUMD harus berorientasi kepada pelayanan publik Jakarta.

Hal paling utama yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana membuka seluas-luasnya lapangan kerja untuk warga Jakarta dengan beragam inovasi. Karena lapangan pekerjaan yang terbuka juga menjadi faktor penting Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga inflasi. 

“Sekali lagi, Jakarta itu memiliki  sumber daya manusia yang lebih unggul daripada daerah-daerah lain serta infrastrukturnya lebih lengkap dan maju. Dengan semakin luas lapangan pekerjaan, dampak berikutnya adalah peningkatan daya beli masyarakat tinggi. Pemprov DKI itu harus menciptakan lapangan pekerjaan, biar inflasi terjaga,” urainya. (*)