SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Belakangan ini lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) diramaikan dengan isu pelantikan jabatan pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bakal dilakukan dalam jangka waktu dekat.
Yang mana, diketahui terdapat puluhan jabatan pada eselon II, III maupun IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kosong.
Hal ini pun sontak mendapatkan respons dari sejumlah tokoh publik, akademisi juga politisi. Mereka menilai, sangat tidak etis jika pelantikan itu benar terjadi. Sebab, saat ini merupakan masa transisi kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur ke Gubernur definitif.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Ade Hidayat menyebut pelantikan tidaklah etis untuk dilakukan di masa transisi ini. Dirinya pun meminta Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk fokus dalam menjalankan program kerja yang sudah direncanakan bersama DPRD Banten diakhir masa jabatannya ini.
“Jangan aneh-aneh, jangan sampai diakhir masa jabatan ini malah cawe-cawe, dengan ngatur posisi penting di Pemprov Banten. Cukup lakukan monitoring, maksimalkan program yang sudah disepakati dengan DPRD,” pintanya, Kamis 5 Desember 2024.
Kata Ahi, sapaan akrabnya, dibanding cawe-cawe, Al Muktabar seharusnya berfokus dalam melakukan penanganan bencana banjir yang kini menerjang tiga wilayah di Banten.
Ia meminta kepada Al Muktabar untuk segera melakukan langkah tanggap darurat dengan memberikan bantuan baik berupa logistik maupun alat berat guna memperbaiki infrastruktur yang rusak dampak bencana.
“Harus fokus, jangan kemana-mana. Pelajari apa yang terjadi hari ini, segera berikan bantuan, jangan sampai gagap lagi ngurusi bencana,” tegas politisi Gerindra ini.
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Aditya
