TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Heri Kusrita pria asal Kota Serang menerima penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (HOR) (Purn) Drs Agus Andrianto dan Wakilnya, Silmy Karim.
Pemberian penghargaan itu berlangsung di Kampus Politeknik Keamanan dan Perbatasan (Poltekpin) Tangerang, Senin 16 Desember 2024.
Penghargaan tersebut diberikan karena Lapas Batam di bawah kepemimpinan Heri Kusrita berhasil mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Heri Kusrita mengatakan, penghargaan yang diberikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.03.02 Tahun 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.
“Acara penyerahan ini berlangsung di Gedung Muladi, Kampus Politeknik Keamanan dan Perbatasan (Poltekpin) Tangerang, dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, sebagai bentuk apresiasi atas upaya Lapas Batam dalam membangun lingkungan bebas dari praktik korupsi,” katanya.
Heri menyatakan komitmennya untuk mempertahankan predikat WBK ini melalui penyelenggaraan layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran yang telah berperan aktif dalam mendukung terwujudnya predikat tersebut.
“Predikat ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus kami jaga dengan serius. Kami akan terus berupaya meningkatkan integritas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar mantan Kalapas Kelas IIA Serang ini.
Diakui Heri, prestasi ini menjadi salah satu langkah penting bagi Lapas Batam dalam menciptakan lingkungan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan yang efektif dan efisien.
“Dengan predikat WBK ini, Lapas Batam semakin mengukuhkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk memerangi korupsi di lingkungan instansi pemerintah,” ungkapnya.
Heri menambahkan, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan sinergi antarinstansi dilingkungan Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam membangun lingkungan bebas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Editor: Abdul Rozak
