PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kegagalan Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) dalam seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pandeglang masih menyisakan kekecewaan mendalam, setelah menelan pil pahit kegagalan pada 2024.
Teriakan para honorer di bawah masih terus menggantungkan harapannya untuk bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun sebagai pegawai honorer di instansi lingkungan Pemkab Pandeglang.
Salah satu tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Pemkab Pandeglang mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil seleksi PPPK.
Pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya tersebut menyatakan, seleksi PPPK tidak memberikan kejelasan status baginya dan rekan-rekannya.
“Secara pribadi, saya kecewa. BKD tidak komitmen seperti yang dijanjikan di awal. Katanya, kalau ada kuota, kami (THK-2) tidak akan digeser. Selain itu, pegawai dari luar seharusnya sudah dipetakan. Padahal, Kemenpan RB jelas menyatakan bahwa prioritas itu eks THK-2. Pemda kan yang seharusnya memetakan itu,” ungkapnya saat dihubungi RADARBANTEN.CO.ID, Kamis, 9 Januari 2025.
Tenaga honorer itu juga menyampaikan wacana yang beredar terkait tes PPPK tahap kedua, di mana honorer THK-2 tetap harus bersaing dengan honorer lainnya, seperti R3 (non-ASN).
“Nih, dengar-dengar, kami akan dites lagi di tahap kedua, dengan catatan kita akan diadu dengan R3, atuh mending keneh ribut lamun kieu carana mah (mendingan ribut kalau gitu caranya),” tegasnya.
Ia menjelaskan, para honorer, khususnya THK-2 yang sudah bertahun-tahun bekerja dan tercatat di data pangkalan BKN, kini tengah berdiskusi untuk mengambil langkah lanjutan.
“Kami sedang merencanakan audiensi dengan Komisi I DPRD Pandeglang. Kami akan bersurat dulu untuk mengadu, karena kami menduga ada permainan kotor dalam proses ini,” jelasnya.
Jika semua upaya hanya berakhir sebagai ‘angin surga’, honorer di Kabupaten Pandeglang mengancam akan langsung mengadu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini dinilai sebagai jalan terakhir untuk mencari kejelasan status mereka dalam seleksi PPPK.
“Kalau memang tidak ada keputusan, ya otomatis kami ke BKN. Bahkan kami sudah komunikasi dengan orang BKN, dan mereka juga kaget mendengar apa yang terjadi di Pandeglang. Katanya, kok bisa begini,” tuturnya.
Menurutnya, BKN bahkan siap menerima kedatangan mereka untuk membahas persoalan ini secara langsung.
“Kami sudah berkontak dengan pihak BKN dan mereka mempersilakan kami bertemu langsung dengan deputi mereka,” ujarnya.
Namun, ia menyayangkan sikap pejabat di BKPSDM Pandeglang yang dinilai hanya saling lempar jawaban saat para honorer meminta kejelasan.
“Rekan kami sudah datang ke BKPSDM untuk menanyakan status, tapi jawabannya malah saling lempar. Bahkan saat kami berniat mengadu ke BKN, mereka malah mencoba menahan kami,” katanya.
Para honorer mengaku tak lagi percaya pada janji-janji manis yang hanya menjadi hiburan semata. Mereka bertekad terus memperjuangkan haknya hingga ada kejelasan.
Editor: Agus Priwandono
