PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pandeglang berencana akan menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mempertanyakan soal tunjangan yang belum dibayarkan selama tiga bulan.
Ketua Forum BPD Kabupaten Pandeglang, H. Raki Jubaedi, mengungkapkan bahwa tunjangan BPD dan perangkat desa se-Kabupaten Pandeglang belum cair karena alasan keuangan daerah.
“Benar, tunjangan BPD dan perangkat desa selama tiga bulan belum kami terima dengan alasan kas daerah kosong,” kata Raki kepada media, Sabtu 23 Maret 2025.
Ia pun menilai Pemkab Pandeglang tidak memberikan solusi yang baik terkait keterlambatan ini.
“Ini jelas bukan solusi yang baik. Pemkab Pandeglang seolah tidak mementingkan nasib BPD dan perangkat desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi agar situasi tetap kondusif. Namun, belum ada kepastian kapan tunjangan akan dibayarkan.
“Kalau dalam waktu dekat tunjangan BPD tidak cair, kami akan turun aksi di bulan Ramadhan ini,” tegasnya.
Menurutnya, momentum Ramadhan dan Idul Fitri seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran tunjangan tersebut.
“Kesabaran kami ada batasnya. Jika sebelum libur Idul Fitri tunjangan belum juga cair, BPD dan perangkat desa se-Kabupaten Pandeglang akan turun aksi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik, belum memberikan tanggapan terkait keterlambatan ini.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Aditya
TPandeglang, Kabupaten Pandeglang, Badan Permusyawaratan Desa, Pemkab Pandeglang, aksi unjuk rasa, DPMPD Pandeglang, tunjangan perangkat desa, pemerintah daerah, pemerintahan desa
