CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2025-2029 kini tengah menjadi sorotan. Kali ini, kritik datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz.

Aziz menegaskan agar penyusunan RPJMD jangan sampai dijadikan ajang bagi-bagi kepentingan politik pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Fokus pada skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai yang terjadi malah bagi-bagi kuenya setelah Pilkada selesai,” ujar Aziz kepada wartawan, Sabtu, 12 April 2025.

Sektor infrastruktur, yang menjadi perhatian utama dalam RPJMD, juga menjadi sorotan Aziz. Menurutnya, program-program pembangunan infrastruktur harus diawasi dengan ketat agar tidak menjadi proyek yang tidak jelas arah dan manfaatnya.

“Ada banyak sekali program infrastruktur, tetapi yang harus dipilih adalah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan hanya karena balas jasa atau titipan pihak tertentu,” tambah Aziz.

Aziz juga mengkritisi pengelolaan aset daerah yang menurutnya belum maksimal. Ia mempertanyakan bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kenapa aset daerah yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik? Jangan sampai dibiarkan mangkrak dan tidak memberi manfaat,” ujarnya.

Aziz juga menekankan pentingnya mengikuti arahan pemerintah pusat, terutama Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus fokus untuk meningkatkan PAD, bukan sekadar membangun proyek-proyek yang tidak memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Aflah berharap RPJMD 2025-2029 Kota Cilegon bisa menjadi dokumen perencanaan yang benar-benar mengutamakan kebutuhan masyarakat dan membawa dampak pembangunan yang nyata serta berkelanjutan.

Editor: Merwanda