PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Budaya membaca di Kabupaten Pandeglang masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DPAD) Pandeglang, indeks literasi masyarakat baru mencapai 56 persen, dan itu pun mayoritas berasal dari kalangan pelajar.
Kepala DPAD Pandeglang Neneng Nuraeni mengatakan, rendahnya tingkat literasi ini disebabkan minimnya akses terhadap fasilitas membaca, baik di tingkat desa maupun sekolah.
“Jumlah perpustakaan desa maupun taman baca masyarakat (TBM) masih terbatas. Dari ratusan desa, hanya ada satu TBM di Desa Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, yang cukup layak. Itu pun belum mampu menarik minat baca warga,” ujar Neneng, Kamis, 11 September 2025.
Rendahnya literasi tak hanya soal minat, tapi juga keterbatasan sarana dan koleksi buku. Di sekolah-sekolah, kondisi perpustakaan umumnya memprihatinkan. Banyak hanya berisi buku paket, bahkan tak sedikit yang tidak memiliki perpustakaan sama sekali.
“Contohnya SD Pangerbatu 2. Semua koleksi bukunya habis terbakar, sampai sekarang belum ada pengganti. Bagaimana anak mau membaca kalau tempat dan bukunya saja tidak ada,” ucap Neneng prihatin.
Menurut Neneng, minimnya anggaran menjadi kendala utama pengembangan literasi. Meski ada dana BOS yang bisa digunakan, banyak sekolah belum memprioritaskan pembelian buku bacaan yang mendukung penguatan budaya literasi.
“Fasilitas yang ada masih sebatas sarana tanpa partisipasi aktif dari masyarakat,” katanya.
Dengan segala keterbatasan, DPAD tetap berupaya menumbuhkan budaya membaca di masyarakat. Salah satunya lewat program perpustakaan keliling yang menghadirkan mobil baca ke sekolah-sekolah. Selain itu, digelar pula festival membaca dan pelatihan keterampilan berbasis inklusi sosial.
“Ke depan, kami menargetkan adanya hari khusus membaca di sekolah dan penyediaan pojok baca yang lebih nyaman. Harapan kami, literasi menjadi budaya bersama, bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga mempraktikkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Neneng.
Ia menegaskan, pembangunan literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada dinas perpustakaan, tapi perlu sinergi semua pihak termasuk OPD lain, sekolah, dan masyarakat.
Editor: Merwanda
