SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten menyampaikan apresiasi atas arah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur A. Dimyati Natakusumah. Meskipun Banten tengah bergeliat di bawah kepemimpinan Andra Soni-Dimyati, ICMI Banten menilai bahwa fase implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu segera diatasi agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ketua ICMI Orwil Banten, Eden Gunawan menegaskan bahwa “ICMI mengapresiasi kerja keras Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati yang telah menunjukkan langkah nyata dalam membangun Banten yang lebih maju dan bersih. “Ada delapan program unggulan, Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani,” ujar Eden.
Ia mengatakan, program-program tersebut menjadi kerangka fundamental dalam membangun Banten yang maju, adil, merata, serta bebas korupsi lima tahun ke depan sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. “Delapan program prioritas tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemerataan pembangunan di provinsi yang sudah menginjak usia 25 tahun ini. ICMI siap menjadi mitra strategis untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris ICMI Banten, Rohman memandang bahwa visi Andra–Dimyati selaras dengan semangat reformasi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Langkah cepat pemerintah provinsi menyiapkan Raperda RPJMD 2025–2029 juga patut diapresiasi karena menunjukkan kesiapan birokrasi dalam mengintegrasikan visi pembangunan jangka menengah secara sistematis,” terangnya.
Ia juga memaparkan hasil mini riset ICMI Banten terkait pembangunan di bawah kepemimpinan Andra Soni-Dimyati. Pada sektor infrastruktur, program Banten Bagus melalui Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Jalan Usaha Tani (JUT) merupakan inisiatif strategis yang berguna untuk pemerataan pembangunan di Banten. “Pembangunan 12 kilometer jalan di delapan titik serta JUT di Wanasalam, Lebak, menjadi bukti komitmen membangun konektivitas desa, menurunkan biaya logistik pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan Provinsi Banten,” terangnya.
Di sektor pendidikan, lanjut Rohman, program Banten Cerdas dengan kebijakan Sekolah Gratis bagi SMA/SMK dan MA swasta menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan akses pendidikan menengah. “Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari seribu sekolah telah bergabung dalam program ini. ICMI Banten menilai langkah ini tepat untuk mengurangi beban biaya pendidikan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Sementara itu, Rohman mengatakan, program Banten Sehat semakin menunjukkan peningkatan layanan kesehatan. Peresmian RSUD Irsjad Djuwaeli di Pandeglang, pembangunan fasilitas radioterapi di RSUD Banten, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bukti komitmen terhadap kesehatan masyarakat dan generasi muda.
“Pada bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Banten juga mencatat keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesembilan kalinya dan mencapai rasio kemandirian fiskal 70,69 persen dari tertinggi secara nasional,” terang Rohman. Hal ini menjadi capaian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas birokrasi menuju pemerintahan yang bersih.
Meskipun Banten tengah bergeliat di bawah kepemimpinan Andra Soni-Dimyati, ICMI Banten menilai bahwa fase implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu segera diatasi agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. “Pertama, realitas pelaksanaan program di beberapa daerah masih belum dirasakan secara merata. Di sejumlah wilayah pedesaan dan perbatasan, masyarakat mengeluhkan keterlambatan pembangunan infrastruktur serta belum optimalnya distribusi program kesehatan dan pendidikan. Perlu percepatan pelaksanaan dan peningkatan koordinasi antar-dinas serta pemerintah kabupaten dan kota di Banten agar program-program Pemprov Banten lebih berdampak nyata,” ujarnya.
Kedua, lanjut Rohman, program Sekolah Gratis perlu dievaluasi secara berkelanjutan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. “Meskipun bantuan biaya per siswa membantu meringankan beban keluarga, jumlahnya masih relatif kecil dibanding kebutuhan riil siswa. Selain itu pemprov juga harus terus melakukan peningkatan fasilitas dan mutu tenaga pengajar baik di sekolah negeri maupun swasta termasuk pesantren yang ada di Banten,” ungkapnya.
Kata dia, transparansi dan pengawasan public yang perlu terus diperkuat. Meski capaian fiskal dan opini WTP menunjukkan kemajuan administrasi, indikator keberhasilan setiap program harus dipublikasikan secara terperinci. Pemerintah perlu membuka laporan capaian per triwulan di kanal-kanal informasi publik yang dimiliki Pemprov agar publik dapat memantau efektivitas dan dampak sosial-ekonomi dari masing-masing program.
“Terakhir terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik di bawah program Banten Melayani yang menuntut perubahan budaya kerja aparatur Pemprov Banten. ICMI menemukan bahwa sejumlah layanan publik di kabupaten/kota masih lamban dan kurang responsif terhadap keluhan masyarakat. Transformasi digital, pelatihan aparatur, dan pengawasan berbasis merit system harus dipercepat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi,” tandas Rohman.
ICMI Orwil Banten menilai bahwa delapan program Andra–Dimyati merupakan kerangka pembangunan yang visioner dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Banten masa kini yang harus didukung oleh segenap stakeholder di provinsi Banten agar visi Gubernur yaitu Banten yang maju, adil, merata, serta bebas korupsi dapat terlaksana dan membawa pemerataan serta kesejahteraan untuk masyarakat Banten.
Editor: Mastur Huda
