CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Rasionalisasi besar-besaran APBD 2026 Kota Cilegon senilai Rp312 miliar kembali menuai sorotan.

Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, menilai kebijakan yang hanya menyasar belanja modal dan program kerja OPD, sementara belanja pegawai tetap tinggi, menunjukkan prioritas anggaran yang keliru.

“Ini adalah ironi fiskal, di mana Pemkot Cilegon memilih mengorbankan output pembangunan demi mengamankan penghasilan birokrasi,” ujar Rizki, Rabu 29 Oktober 2025.

Menurut Rizki, tren belanja pegawai yang terus meningkat bahkan melebihi 30 persen dari total belanja daerah menunjukkan arah kebijakan fiskal yang timpang.

Padahal, sebelumnya pemerintah daerah memang memangkas anggaran belanja modal di Dinas PUPR, Pendidikan, dan Kesehatan hingga puluhan miliar rupiah.

“Rasionalisasi anggaran mestinya berpihak pada kebutuhan publik dan output pembangunan. Namun kenyataannya, proyek-proyek vital seperti infrastruktur, drainase, dan fasilitas kesehatan harus dikompromikan, sementara birokrasi tetap menikmati porsi belanja yang besar,” tegasnya.

HMI Cilegon menekankan perlunya transparansi dan evaluasi mendalam terhadap belanja pegawai, termasuk audit internal per-OPD, agar setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Belanja pegawai harus dikendalikan secara rasional, disesuaikan dengan kinerja dan urgensi pelayanan publik. DPRD dan Pemkot harus memastikan APBD menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar mesin gaji birokrasi,” tambah Rizki.

Rasionalisasi yang fokus pada belanja modal, sementara belanja rutin terus membengkak, berpotensi menekan ruang fiskal untuk pembangunan rakyat, terutama dalam konteks kota industri seperti Cilegon yang memiliki potensi PAD besar.

“Ini bukan soal menekan birokrasi, tapi soal memastikan APBD benar-benar berpihak pada rakyat, tidak hanya menyelamatkan gaji pegawai,” pungkas Rizki.

Reporter : Adam Fadillah

Editor: Agung S Pambudi