SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten kembali menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2026. Sebanyak 55 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai daerah, kementerian, dan lembaga mengikuti program pengembangan kompetensi tersebut.
Kepala BPSDMD Provinsi Banten, E.A. Deni Hermawan mengatakan, pelatihan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pejabat agar mampu menjawab tantangan birokrasi dan pembangunan yang semakin kompleks.
“PKN Tingkat II bertujuan mengembangkan kompetensi peserta sesuai standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama sehingga mampu menghadirkan birokrasi yang profesional dan akuntabel,” kata Deni saat pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XVI di BPSDMD Banten, Kabupaten Pandeglang, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menjelaskan, peserta berasal dari berbagai instansi. Selain Pemerintah Provinsi Banten, peserta juga berasal dari Pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, hingga sejumlah daerah di luar Provinsi Banten.
Tidak hanya itu, pelatihan juga diikuti peserta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), BMKG, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Tanahdatar.
Deni mengatakan, pelatihan akan berlangsung selama 107 hari atau setara 923 jam pelajaran, mulai 9 Juni 2026 hingga 9 Oktober 2026.
Menurutnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yakni kombinasi pembelajaran klasikal dan nonklasikal yang memungkinkan peserta tetap menjalankan tugas kedinasan sambil mengikuti proses pembelajaran.
“Peserta akan dibekali berbagai kompetensi kepemimpinan strategis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern,” ujarnya.
Selain diisi oleh widyaiswara dan praktisi profesional, pelatihan juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kalangan profesional dan dunia usaha.
Deni berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperkuat kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
“Harapan kami, para peserta mampu menjadi pemimpin perubahan yang dapat membawa organisasi lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Agus Priwandono
