PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang pada 2026.
Hingga Agustus 2026, realisasi PAD dari target sekitar Rp350 miliar belum mencapai 50 persen. Salah satu sumber PAD yang menjadi sorotan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dari target PBB sebesar Rp44 miliar, realisasinya baru mencapai Rp16,2 miliar. Sementara itu, dari target pajak daerah sebesar Rp174 miliar, realisasi yang telah tercapai baru sekitar Rp82 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pandeglang, Yangto, mengatakan rendahnya realisasi PAD tersebut menjadi perhatian serius pihaknya.
“PAD bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Kami melihat persoalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” kata Yangto, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab rendahnya realisasi PAD serta potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.
“Jadi, jangan sampai setiap tahun target PAD ditetapkan, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara terbuka, apa penyebab rendahnya realisasi tersebut dan potensi mana saja yang belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Yangto mengatakan, Komisi II DPRD Pandeglang akan mendorong sejumlah langkah untuk meningkatkan PAD. Pertama, pemerintah daerah diminta mengevaluasi target PAD agar penetapannya berdasarkan data potensi yang valid.
“Kedua, optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kita harus memastikan seluruh objek pajak dan retribusi sudah terdata dengan baik dan tidak ada potensi pendapatan yang terlewat. Ketiga, pengawasan terhadap kebocoran dan kepatuhan wajib pajak harus diperkuat,” katanya.
Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran dan transparansi penerimaan juga perlu ditingkatkan. Komisi II juga mendorong agar aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Keempat, aset daerah dan BUMD harus menjadi sumber pendapatan yang produktif. Jangan sampai aset pemerintah daerah banyak yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Komisi II juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD memiliki ukuran kinerja yang jelas. Menurut Yangto, tanggung jawab terhadap rendahnya PAD tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Semua OPD yang memiliki potensi pendapatan harus bertanggung jawab terhadap target dan realisasinya. Komisi II akan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara terbuka dan terukur,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi II ingin mengetahui potensi PAD Pandeglang secara riil, jumlah yang telah terealisasi, potensi yang belum tergarap, serta langkah konkret pemerintah daerah untuk mengejar kekurangan tersebut.
“Jadi, sikap kami jelas, PAD harus digenjot, tetapi peningkatannya harus dilakukan dengan cara yang sehat, transparan, tidak membebani masyarakat, dan berbasis pada optimalisasi potensi ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut Yangto, Pandeglang memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD, mulai dari pariwisata, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan hingga pemanfaatan aset daerah.
“Kami tidak ingin sekadar mengejar angka target PAD. Yang kami inginkan adalah sistem pendapatan daerah yang kuat, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.
Komisi II Soroti Data Wajib Pajak
Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Jay Suryadi, meminta Satgas PAD, khususnya Bapenda, melakukan pemutakhiran data wajib pajak (WP).
“Pemutakhiran data WP harus dilakukan secara riil. Agar penerimaan PAD dapat berjalan optimal,” kata Jay.
Menurut Jay, pemutakhiran tidak hanya dilakukan terhadap WP PBB, tetapi juga wajib pajak lainnya, termasuk usaha rumah makan.
“Untuk saat ini berdasarkan hasil pengamatannya banyak WP rumah makan semisal kawasan wisata Carita yang terlewatkan. Padahal itu bagian potensi sumber PAD,” ujarnya.
Ia menilai data wajib pajak yang akurat diperlukan untuk mengetahui WP yang taat membayar pajak maupun yang masih memiliki tunggakan. Dengan demikian, capaian PAD dapat diketahui secara lebih riil.
“Untuk sementara ini kan baru data global dari pajak makanan dan minuman. Targetnya sebesar Rp5,3 miliar dan realisasinya baru Rp3,2 miliar,” katanya.
Jay menilai potensi penerimaan dari sektor tersebut masih dapat ditingkatkan apabila pemutakhiran data wajib pajak dilakukan secara optimal.
“Apabila memang Bapenda kekurangan SDM maka Satgas bisa mengoptimalkan setiap desa melaporkan semua potensi WP. Untuk dicatat dan dilakukan verifikasi ke lapangan,” ujarnya.
Ia mengatakan Komisi II juga berencana turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi wajib pajak, termasuk WP PBB yang realisasinya masih di bawah 50 persen dan wajib pajak rumah makan.
“WP PBB yang masih rendah tentu akan kita datangi kantor desanya. Menanyakan secara langsung apa penyebab dan kendalanya,” katanya.
Jay mencontohkan usaha rumah makan di kawasan wisata yang ramai pengunjung sebagai salah satu potensi PAD yang dapat dioptimalkan.
“Maka dari itu kita mendorong pemutakhiran data agar target PAD Tahun 2026 sekira Rp350 miliar dapat tercapai. Sepertihalnya pada Tahun 2025,” ujarnya.
Menurut Jay, realisasi PAD pada 2025 lebih baik dibandingkan 2024 sehingga capaian pada 2026 juga perlu dioptimalkan.
“Kerja Satgas PAD harus secepatnya turun ke bawah. Baiknya dengan Inspektorat juga untuk menilai kinerja pegawai dalam upaya optimalisasi PAD,” katanya.
Pemkab Pandeglang Siapkan Digitalisasi Pajak
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan penerimaan PBB sebagai salah satu sumber PAD.
Menurutnya, keberhasilan pemungutan PBB bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh unsur pemerintahan, mulai dari camat, kepala desa, lurah hingga RT/RW, dengan pengawasan Inspektorat dan dukungan lembaga vertikal seperti Kejaksaan.
Wakil Bupati Pandeglang juga menyebut PBB sebagai sektor penting dalam struktur PAD. Apabila target PAD tidak tercapai, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga pemenuhan hak ASN, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia meminta camat dan kepala desa menginventarisasi berbagai kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan wajib pajak, sistem penyetoran maupun faktor lainnya.
“Seluruh permasalahan tersebut diminta untuk disampaikan secara terbuka dan transparan, agar dapat dicarikan solusi bersama serta mencegah potensi penyimpangan dan kerugian negara. Untuk itu mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk senantiasa menjaga kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas,” katanya.
Asisten Administrasi Umum (Asda III) Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Tb. Nandar Suptandar, mengatakan Satgas PAD akan turun ke lapangan sebagai bagian dari upaya optimalisasi PBB.
“Upaya pertama yang dilakukan itu melakukan pemutakhiran data. Perluasan kanal pembayaran, dan rencana penerapan Pandeglang Digital Tax Ecosystem Cepat dan Akurat (PANDI-CEKAT). Proses penetapan PANDI-CEKAT sekarang sedang disusun draft Perbup tentang ekosistem digitalisasi pajak dan pendapatan daerah,” katanya.
Menurut Nandar, digitalisasi tersebut diharapkan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB sekaligus meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Dalam waktu dekat kita juga akan turun. Khususnya pada desa-desa yang realisasi PBB di bawah 50 persen,” ujarnya.
Ia mengatakan, biasanya kegiatan turun ke lapangan dilakukan pada Juli. Namun, pada 2026 kegiatan tersebut baru dilakukan pada akhir Agustus.
“Kita akan turun untuk mengetahui secara pasti apa sebetulnya menjadi kendala di lapangan. Sampai ada desa belum mencapai 1 persen pada bulan Agustus kemarin,” katanya.
Reporter: Purnama Irawan -Editor: Aas Arbi
