SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang berupaya menggenjot realisasi belanja pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada luncuran terhadap program-program tahun 2026.
Memasuki triwulan ketiga, realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang baru mencapai 60,05 persen. Realisasi belanja baru akan maksimal pada triwulan ke empat lantaran masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang masih dalam proses pembangunan.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Agus Firdaus, mengatakan hingga 30 September 2026, realisasi pendapatan Daerah berada di angka 71,33 persen.
“Secara nilai, dari total terget pendapatan Rp3,240 triliun, yang terealisasi sebesar Rp2,311 triliun,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 30 September 2026.
Sementara untuk realisasi belanja Pemkab Serang berada di angka 60,05 persen atau sebesar Rp2,15 triliun dari total belanja sebesar Rp3,356 triliun yang direncanakan. “Ada selisih di kas daerah kurang lebih 296 miliar, antara pendapatan dan belanja. Namun ini masih on going,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk realisasi tertinggi ada di belanja pegawai yakni mencapai 66,16 persen. Lalu disusu oleh belanja barang dan jasa yakni di angka 60,67 persen. “Kemudian untuk hibah di angka 51,24 persen, belanja bansos di 67,8 persen. Lalu untuk belanja modal relatif masih kurang maksimal, yakni di angka 37,90 persen,” ujarnya.
Masih belum maksimalnya belanja modal di triwulan ke tiga diakibatkan lantaran proses pembangunan yang masih berprogres. Biasanya, belanja modal akan meningkat signifikan saat masuk pada triwulan ke 4 saat program-program yang dibangun telah selesai dan mulai dilakukan pembayaran.
“Karena saat ini sedang dalam pelaksanaan fisik, pembangunan, konstruksi dan lain sebagainya. Mungkin secara realisasi belum terlihat, tapi nanti progress capaian fisiknya bisa dicek ke OPD teknis itu serapannya sudah realisasi pembangunannya secara fisik berapa persen. Biasanya di November akhir itu sudah mulai tinggi realisasinya,” tegasnya.
Untuk mendongkrak serapan anggaran di Pemkab Serang, terdapat sebanyak tiga upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Serang. Pertama, akan ada monev terhadap akselerasi dan percepatan pembangunan daerah pelaksanaan kegiatan.
“Kedua, di Bapperida juga melakukan evaluasi secara berkala. Ini juga yang bisa mendorong agar teman-teman di perangkat daerah apabila mengalami kendala dan kesulitan ada solusi bagaimana mengakselerasikan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Lalu, BPKAD Kabupaten Serang sendiri akan fokus terhadap ketersediaan cash flow sehingga setiap peogram-program yang dijalankan tidak terkendala saat akan melakukan pembayaran.
Lalu, akan ada upaya lain yang dilakukan ialah mendorong pemerintah di level desa agar penyusunan pelaporan dan pencairan dana desa, maupun BPRD itu bisa dilakukan dengan segera.
“Karena anggaran ADD, BHPRD cukup besar yakni mencapai Rp500 miliar lebih. Sehingga kami akan berkolaborasi dengan DPMD agar syarat-syarat ketentuan untuk pencairan bisa diselesaikan,” ujarnya.
Apabila melihat struktur realisasi belanja saat ini, ada beberapa OPD yang memiliki realisasi belanja yang cukup besar, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang. “Pagi anggarannya besar dan pegawainya banyak. Pasti realisasi belanjanya juga maksimal. Kemudian Dinas Kesehatan, juga punya pegawai banyak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Aupiyanto, mendorong agar realisasi belanja bisa dioptimalkan dan tidak ada program yang menjadi luncuran di tahun 2027. “Semoga seluruh program bisa direalisasikan dengan baik,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
