SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Arus investasi yang terus masuk ke Provinsi Banten membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, derasnya investasi perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar masyarakat Banten tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan industri.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Dialog Strategis Road to Banten Investment 2026 yang digelar pada Rabu, 30 September 2026.
Forum ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten.
Ketua HR Forum Serang Barat dan Dosen Poltek Piksi Serang, Abdul Muhith Tosa, yang hadir sebagai perwakilan industri, menilai kesiapan SDM harus menjadi bagian penting dalam strategi investasi Banten.
Menurutnya, besarnya investasi tidak otomatis membuat masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama. Tanpa kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, tenaga kerja lokal berpotensi tertinggal di tengah perkembangan kawasan industri dan transformasi teknologi.
“Investasi membutuhkan SDM. SDM membutuhkan kompetensi. Kompetensi membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Semuanya membutuhkan kolaborasi,” kata Abdul Muhith, Jumat 2 Oktober 2026.
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Ketua KADIN Banten, Ketua APINDO Banten, Ketua CSR Banten, perwakilan Bank Indonesia Banten, Kepala DPMPTSP Banten, serta Asisten Daerah III Banten.
INVESTASI BANTEN HARUS DIIKUTI KESIAPAN SDM
Banten disebut sebagai salah satu daerah dengan investasi terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan dunia usaha terhadap potensi ekonomi Banten.
Namun, menurut Abdul Muhith, capaian investasi tidak cukup hanya dilihat dari nilai modal yang masuk. Dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas SDM, pertumbuhan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat lokal juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
“Banten tidak hanya membutuhkan industri yang tumbuh. Banten membutuhkan SDM yang tumbuh bersama industri,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan industri saat ini juga semakin kompleks. Dunia kerja tidak hanya membutuhkan lulusan dengan ijazah, tetapi tenaga kerja yang mampu beradaptasi, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja dalam tim, memahami teknologi, serta memiliki karakter dan etos kerja.
Karena itu, peningkatan jumlah lulusan pendidikan belum cukup apabila tidak dibarengi dengan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.
PENDIDIKAN VOKASI PERLU TERHUBUNG DENGAN INDUSTRI
Perubahan teknologi menjadi tantangan lain yang perlu diantisipasi. Otomasi, digitalisasi, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) mulai mengubah pola kerja di berbagai sektor.
Kondisi tersebut membuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu lebih dekat dengan kebutuhan industri.
Program pendidikan dan pelatihan, kata Abdul Muhith, harus berbasis kebutuhan nyata dunia kerja. Sertifikasi kompetensi perlu diperkuat, sementara program magang harus memberikan pengalaman kerja yang relevan.
Industri juga perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum sehingga kompetensi yang diajarkan di lembaga pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan kebutuhan perusahaan.
“Jangan sampai kita menghasilkan lulusan yang siap menerima ijazah, tetapi belum siap memasuki dunia kerja. Yang dibutuhkan adalah lulusan yang siap bekerja, siap belajar, dan siap berubah,” katanya.
OTOMASI BUKAN HANYA ANCAMAN
Perkembangan teknologi memang berpotensi mengurangi sejumlah jenis pekerjaan. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka kebutuhan terhadap jenis pekerjaan baru.
Tenaga kerja dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, menganalisis data, menjaga sistem digital, mengelola proses produksi, melakukan inovasi, hingga mengembangkan model bisnis baru akan semakin dibutuhkan.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah teknologi akan menggantikan manusia, melainkan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Pelatihan digital dan pembelajaran sepanjang hayat pun dinilai penting. Pekerja senior juga perlu mendapat kesempatan meningkatkan kompetensi agar pengalaman dan pengetahuan praktis yang dimiliki dapat dipadukan dengan kemampuan digital.
KOLABORASI PEMERINTAH, INDUSTRI DAN PENDIDIKAN
Untuk memastikan masyarakat Banten mendapatkan manfaat dari investasi, dibutuhkan ekosistem kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga pendidikan, UMKM, perbankan, dan masyarakat.
Pemerintah berperan menciptakan kebijakan dan iklim investasi yang mendukung. Industri menyampaikan kebutuhan kompetensi sekaligus membuka kesempatan kerja. Lembaga pendidikan menyiapkan pembelajaran yang relevan, sementara perbankan dapat memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain pemetaan kebutuhan kompetensi industri, penyelarasan kurikulum vokasi, penguatan magang, sertifikasi kompetensi, pengembangan talenta, pelatihan digital, peningkatan kapasitas UMKM, serta perluasan akses pembiayaan.
Banten juga dinilai membutuhkan sistem informasi kebutuhan tenaga kerja yang dapat menjadi rujukan bersama. Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja industri, kesenjangan kompetensi, hingga jenis pelatihan yang harus dikembangkan.
Pada akhirnya, investasi yang masuk ke Banten harus mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal.
Keberhasilan pembangunan, menurut Abdul Muhith, tidak cukup diukur dari seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat lokal mampu bekerja, berkembang, dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
“Membangun Banten tidak cukup hanya dengan menghadirkan investasi dan membuka lapangan kerja. Kita harus memastikan masyarakat Banten memiliki kompetensi, talenta, karakter, dan kemampuan beradaptasi untuk mengambil peluang tersebut,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
