CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten pada 4 Oktober 2026 menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah.
Akademisi menilai pembangunan Banten ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
RelatedPosts
Pengamat Kebijakan Publik Banten sekaligus Akademisi Pascasarjana UIN SMH Banten, Syaeful Bahri, mengatakan capaian pembangunan infrastruktur dan investasi di Banten patut diapresiasi.
Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, sejumlah persoalan struktural masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Di antaranya ketimpangan pembangunan antara wilayah Banten Utara dan Selatan, pengangguran terdidik, hingga kualitas tata kelola pelayanan publik.
“Kita mengapresiasi capaian investasi dan infrastruktur Banten. Namun, kunci utama kemajuan Banten ke depan ada pada pemerataan dan inklusivitas,” ujar Syaeful.
Dia menilai kesenjangan karakteristik ekonomi antara Banten Utara yang berkembang sebagai kawasan industri dan Banten Selatan yang lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian serta pariwisata perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Ketimpangan pembangunan antara Banten Utara yang terindustrialisasi dan Banten Selatan yang berbasis pertanian dan pariwisata tidak boleh dibiarkan makin melebar,” katanya.
Syaeful menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan daerah juga perlu bergeser dari sekadar capaian fisik dan serapan anggaran menuju dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah seharusnya turut mengukur dampak pembangunan terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Syaeful memberikan tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam arah kebijakan pembangunan Banten ke depan.
Pertama, pemerintah perlu melakukan reorientasi pembangunan dengan memperkuat kualitas SDM.
Investasi pada sektor pendidikan, terutama pendidikan vokasi, dinilai penting agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah.
Kedua, pemerataan ekonomi antara Banten Utara dan Selatan perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah provinsi bersama delapan kabupaten/kota.
Interkonektivitas antarwilayah harus mampu membuat pertumbuhan ekonomi di kawasan industri turut memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah lainnya.
Ketiga, peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian.
Digitalisasi pelayanan publik dinilai dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi potensi birokrasi yang lambat.
