SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan keuangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) apabila wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi benar-benar direalisasikan.
Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang, Adang Rahmat, mengatakan wacana tersebut memang sempat disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan maupun pembahasan teknis yang melibatkan pemerintah daerah.
Menurut Adang, rencana penyaluran gaji ASN melalui KDMP bertujuan mendekatkan layanan koperasi kepada masyarakat. Meski demikian, kesiapan manajer dan pengurus koperasi menjadi faktor penting sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Ya, semoga para manajernya, para pengurusnya bisa bekerja lebih bagus. Tujuannya memang untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat,” kata Adang, Sabtu (17/10/2026).
Ia menilai, KDMP saat ini belum sepenuhnya siap apabila langsung diberi tanggung jawab menyalurkan gaji ASN. Karena itu, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi manajer, bendahara, serta seluruh pengurus koperasi agar mampu menjalankan tugas secara profesional.
Adang menyebutkan, dalam waktu dekat akan ada pelatihan khusus bagi bendahara KDMP yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola keuangan koperasi.
“Harus ada pelatihan-pelatihan. Minggu depan ada pelatihan bendahara dari provinsi. Anggarannya dari provinsi. Mungkin tujuannya untuk mengarah ke sana juga,” jelasnya.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Adang menekankan pentingnya digitalisasi sistem pengelolaan keuangan. Menurutnya, penyaluran gaji ASN melibatkan dana dalam jumlah besar sehingga membutuhkan sistem yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendukung hal tersebut, KDMP dinilai perlu menjalin kerja sama dengan perbankan maupun instansi terkait, termasuk dalam pengembangan sistem digital. Persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan pengelolaan keuangan, termasuk apabila menjalankan usaha simpan pinjam, juga harus dipenuhi.
“Harus ada. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Kominfo atau bank lain. Karena kalau ada simpan pinjam, harus memenuhi persyaratan OJK. Persyaratannya harus lengkap dulu karena mengelola keuangan. Jangan sampai uangnya sudah diberikan, tetapi pengurusnya belum bisa atau belum paham. Makanya harus dilatih dulu,” tegasnya.
Adang menambahkan, hingga kini belum ada pembahasan teknis di tingkat Kabupaten Serang mengenai mekanisme penyaluran gaji ASN melalui KDMP. Komunikasi yang berlangsung sejauh ini masih sebatas pertemuan daring melalui Zoom di tingkat pusat.
“Belum ada pembicaraan dengan kabupaten. Baru Zoom. Mungkin bisa ditindaklanjuti setelah ada pelatihan khusus bendahara dari provinsi,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda












