250 Ribu Hektar Lahan di Banten Kritis, KLHK Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Pengawasan

Ilustrasi/Inet

SERANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI meminta agar pemerintah daerah terus meningkatkan pengawasan terhadap lahan-lahan hutan dan daerah sungai, sebab ada sekitar 250 ribu hektar lahan di Provinsi Banten statusnya kritis. Untuk itu pemerintah daerah dan juga semua masyarakat agar bersinergi melindungi lahan-lahan yang kritis tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum Jawa Barat dan Banten, Dodi Susanto, saat dihubungi Radar Banten Online, Kamis (4/8). “Saat ini, wilayah Provinsi Banten merupakan daerah kerja kami dalam melindungi lahan-lahan hutan dan sungai. Kami kan badan kepanjangan dari Kementerian Lingkungan Hidup pusat. Dan kami diinstruksikan agar pemerintah daerah bersinergi dengan kami, agar lahan kritis yang ada bisa kita perbaiki dan dilindungi,” ujarnya.

“Daerah lahan kritis tersebut tersebar di antaranya di wilayah Ujung Kulon, Anyer, Carita dan sejumlah wilayah lainnya. Terutama Anyer dan Carita, dan yang baru terjadi bencana akhir-akhir ini, wilayah tersebut harus segera diperbaiki dan ditingkatkan pengawasannya. Sebab daerah tersebut sudah pasti terjadi kerusakan alam. Kita harus lindungi lahan-lahan yang potensi kerusakannya tinggi,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI) RI, Soetino Wibowo menilai bahwa Provinsi Banten adalah daerah yang potensial terhadap kerusakan alam, sebab pengawasan dan pengelolaan lahan hutan sangat lemah. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih peduli dengan persoalan konservasi lahan yang ada di Banten. “Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh semua lapisan masyarakat, sebab jika tidak segera diperbaiki dan dikelola dengan baik, lahan hutan dan lahan perkebunan di Provinsi Banten akan semakin rusak. Akibatnya beberapa waktu lalu kan, di Anyer dan Carita telah terjadi bencana. Dan itu disebabkan masyarakat kurang mengerti akan penggunaan lahan yang ada, jadinya pohon pada ditebang dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya, lanjut MKTI, pemerintah harus cepat bersinergi dengan para dinas terkait dan juga para pegiat konservasi lahan hutan dan sungai. Dengan begitu lahan hutan, sungai dan perkebunan di Banten dapat dilindungi dan dikelola dengan baik. “Kami juga nanti akan berencana membentuk cabang MKTI di Provinsi Banten, agar ke depan lahan-lahan potensial yang ada di Banten dapat terlindungi dari masyarakat yang merusak alam,” paparnya. (AdeF)