310 Desa di Banten Masih Tertinggal

0
439 views

SERANG – Sebanyak 310 desa di Banten masih tertinggal dan sangat tertinggal. Hal itu berdasarkan rilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020. Keputusan itu berisi tentang perubahan ketiga atas keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Ratusan desa tersebut tersebar di tiga kabupaten di Banten yaitu Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang.

Dalam lembar lampiran Surat Keputusan tersebut, Banten memiliki 1.238 desa yang tersebar di empat kabupaten. Hasil penilaian Kemendes PDTT dibagi dalam lima kategori yang terdiri atas mandiri sebanyak 5 desa. Kemudian, maju 135 desa, berkembang 788 desa, tertinggal 294 desa, dan sangat tertinggal 16 desa.

Di Kabupaten Lebak terdapat 340 desa, tapi tidak ada desa mandiri, 17 desa maju, 163 desa berkembang, 148 desa tertinggal, dan 12 desa sangat tertinggal. Kabupaten Pandeglang, satu desa mandiri, 22 desa maju, 175 desa berkembang, 124 desa tertinggal, dan 4 desa sangat tertinggal. Kabupaten Serang, tiga desa mandiri, 46 desa maju, 255 desa berkembang, 22 desa tertinggal, dan tidak ada desa sangat tertinggal. Sedangkan di Kabupaten Tangerang terdapat satu desa mandiri, 50 desa maju, 195 desa berkembang, dan tidak ada desa tertinggal maupun sangat tertinggal. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten Enong Suhaeti mengatakan, jika berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), terdapat 48 desa tertinggal dan 48 desa berkembang di Banten. “Awalnya tahun ini terdapat 20 desa yang akan dinaikannya statusnya, tapi terkendala dengan adanya pandemi Covid-19,” ujar Enong, kemarin.

Kata dia, agar desa-desa bisa terus mengembangkan daerahnya, Pemprov telah memberikan bantuan alokasi dana desa (ADD) tahun ini. Hal serupa juga telah diusulkan pada APBD Provinsi Banten 2021.

Seperti diketahui, dalam Rancangan APBD tahun depan, ADD dari Pemprov berada pada pos bantuan keuangan dengan total anggaran Rp61,9 miliar. Dana desa itu akan dibagi ke 1.238 desa se Banten. Dengan begitu, setiap desa mendapat dana senilai Rp50 juta.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengatakan, pembangunan desa menjadi salah satu fokus pihaknya. “Makanya kami secara intens melakukan komunikasi dengan DPMD. Terkait hal itu pihaknya juga telah melakukan komparasi dengan berkunjung ke Jabar (Jawa Barat-red),” ujarnya.

Kata dia, berdasarkan studi komparasi, Pemprov Jabar berhasil menurunkan angka desa tertinggal dan sangat tertinggal. Apalagi, support anggaran untuk desa itu di Jabar luar biasa. 

Menurut Nizar, untuk meningkatkan status desa, sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan DPMD selaku leading sector di bidang desa. “Perlu ada sinergitas antar OPD (organisasi perangkat daerah-red) mengingat pembangunan desa harus dilakuakn dari berbagai lini,” terang politikus Partai Gerindra ini.

Misalnya, kata dia, dalam membangun desa itu Pemprov harus melibatkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten terkait teknologi informasi. Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten untuk infrastruktur. Selanjutnya, harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga. Lantaran, Pemprov tidak bisa hanya mengandalkan satu leading sector saja.

Ia berharap, Pemprov bisa berinovasi untuk meningkatkan status desanya. “Banten bisa mencontoh Jabar yang membangun desa juara. Banten bisa mengikuti semangat yang sama dengan Jabar,” tegas Nizar. (nna/nda)