333.827 Calon Penerima Subsidi Pekerja Diverifikasi

0
961 views

SERANG – Pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp37,74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Covid-19. Syarat utamanya, pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah Rp5 juta. Sedangkan nominal yang akan diterima sebesar Rp600 ribu per bulan per orang selama empat bulan atau per orang akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta. Skemanya, pencairan atau transfer dana dilakukan dua bulan sekaligus sebanyak dua kali.

Untuk di Provinsi Banten, Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten per 11 Agustus 2020, sebanyak 333.827 nomor rekening valid dikirim ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut tersebar di delapan Kabupaten dan Kota se-Banten. Data tersebut, merupakan peserta aktif kategori pekerja penerima upah atau pekerja formal dengan upah di bawah Rp5 juta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Didin Haryono mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima hasil validasi dari Kementerian Tenaga Kerja yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan validasi data. “Kami juga masih menunggu. Hasil verifikasi pusat belum dikirim,” ujarnya kepada Radar Banten, Rabu (26/7).

Didin mengatakan, berdasarkan rekapitulasi terakhir yang diserahkan ke pusat BPJS Ketenagakerjaan, registrasi nomor rekening tenaga kerja di wilayah kerjanya sebanyak 26 persen atau 136.581 dari total 293.288 tenaga kerja aktif, yang tersebar di 6.390 perusahaan. “Terakhir baru 26 persen. Jadi hitungan kita dari total tenaga kerja 75 persennya pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta. Kita juga ditugaskan merekap hingga 31 Agustus,” katanya.

“Kami sudah mengusulkan ke kantor pusat untuk mendapatkan verifikasi ulang, agar datanya clear dan clean serta tepat sasaran,” tambah Didin.

Dindin menjelaskan, ada beberapa kendala dalam rekapitulasi seperti masih adanya penerapan sistem manual dalam pembagian gaji. Sehingga, perusahaan kesulitan mengumpulkan data karyawannya. “Perusahaan tidak mudah meminta data kepada karyawan. Bisa jadi perusahaan ada yang manual. Kecuali, kalau kayak perusahaan yang sudah bagus tentu mereka rekeningnya sudah ada. Datanya sudah lengkap,” katanya.

Selain perusahaan, kata Dindin, dari data Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Honorer yang berasal dari Pemprov, Pemkab dan Pemkot. “Kecuali dinas-dinas (organisasi perangkat daerah-red) yang tidak mendaftarkan THL, TKS dan Honorernya ke BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

JANGAN DIBARTER

Sementara itu, subsidi gaji yang bakal disalurkan pemerintah direspons oleh serikat buruh di Kota Cilegon.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi, Pertambangan dan Umum (F-SPKEP), Rudi Sahrudin mensinyalir pemberian subsidi itu merupakan upaya untuk meredam suara penolakan buruh kepada omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). “Bantuan bagus aja, asal jangan ada udang di balik batu,” ujar Rudi, Rabu (26/8).

Ia menduga adanya kepentingan omnibus law Cilaka karena saat ini arus penolakan terhadap rancangan aturan itu sangat deras dari buruh.

Rudi menegaskan, kendati adanya bantuan itu tidak akan mengubah pendirian buruh dalam menolak omnibus law Cilaka.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai buruh banyak merugikan para tenaga kerja di Indonesia. Misalnya terkait status ketenagakerjaan hingga berkaitan dengan hak buruh.

“Nanti kerja sistem kontrak semua, gak ada pesangon, gak ada jaminan asuransi,” ujar Rudi.

Menurut Rudi jika program itu murni untuk tenaga kerja ia mendukung, dan berharap berkelanjutan serta merata.

Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon, Safrudin menilai, pemberian subsidi itu harus tepat sasaran. “Harus pada buruh yang benar-benar sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, sebaiknya bantuan itu diberikan kepada buruh yang telah dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19.

“Kasihan, mereka gak mempunyai pendapatan sama sekali kalau yang masih kerja atau yang dirumahkan sih masih punya gaji,” ujarnya. (bam/air)