344 Ribu Warga Miskin di Banten Tak Dapat Bantuan PKH

Budi Darma

SERANG – Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten hingga Maret 2019 sebanyak 654 ribu jiwa. Namun yang mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat hanya 310 ribu orang.

Untuk menekan angka kemiskinan di Banten, Pemprov Banten tidak hanya mengandalkan program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sebab masih ada 344 ribu warga miskin di Banten yang tidak terkover bantuan PKH.

Melalui program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu), Pemprov pun memberikan bantuan kepada warga miskin sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki. Tahun 2019, dari 344 ribu warga miskin yang tidak masuk PKH, sebanyak 50 ribu warga miskin menerima bantuan Jamsosratu. Mereka mendapatkan Rp1.750.000 dari Dinas Sosial (Dinsos) Banten per tahun.

Menurut Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinsos Banten Budi Darma, program Jamsosratu merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, keluarga penerima manfaat PKH di Banten tahun 2019 hanya 310 ribu keluarga. Sementara warga miskin di Banten berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya lebih dari 650 ribu jiwa.

“Bantuan Jamsosratu memang lebih kecil dibandingkan bantuan PKH. Tapi ini sangat membantu dalam rangka menekan angka kemiskinan di Banten,” kata Budi kepada wartawan di kantor Dinsos Banten, Kamis (29/8).

Tahun ini, lanjut Budi, bantuan Jamsosratu lebih besar dibandingkan 2018. Tahun lalu bantuan Jamsosratu hanya Rp1.665.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara tahun ini besarannya Rp1.750.000 per KPM. “Pemberian bantuan Jamsosratu dibagi dua tahap, tahap pertama satu juta, dan tahap kedua Rp750 ribu,” ungkapnya.

Pada tahap pertama, lanjut Budi, realisasi Jamsosratu 2019 sudah mencapai 83,12 persen. “Keluarga yang sudah menerima bantuan Jamsosratu tahap pertama sebanyak 41.559 atau 83,12 persen. Sisanya masih proses pembuatan rekening,” jelasnya.

Terkait anggaran 2020, Budi mengaku pihaknya ingin mengusulkan penambahan penerima Jamsosratu. Namun karena anggaran daerah terbatas, jumlah penerima tetap seperti 2019. “Untuk 50 ribu orang, anggarannya Rp87,5 miliar. Jadi kami belum bisa mengusulkan penambahan di 2020,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinsos Banten, jumlah penerima bantuan Jamsosratu tersebar di semua kabupaten/kota, yaitu Kota Serang sebanyak 5.500 keluarga, Kabupaten Serang 11.500 keluarga, Kota Cilegon 1.685 keluarga, Kabupaten Pandeglang 12.688 keluarga, Kabupaten Lebak 11.348 keluarga, Kota Tangerang Selatan 1.179 keluarga, Kota Tangerang 3.000 keluarga dan Kabupaten Tangerang sebanyak 3.100 keluarga.

Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, angka kemiskinan Provinsi Banten berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2019 masih di atas 5 persen. Bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2018, jumlah warga miskin di Banten awal 2019 mengalami penurunan 0,16 persen.

“Warga miskin pada akhir 2018 tercatat sebanyak 668,74 ribu orang, sedangkan Maret 2019 sebanyak 654,46 ribu orang. Jadi berkurang sekira 14,28 ribu orang,” kata Adhi.

Ia melanjutkan, dari 654,46 ribu warga Banten yang miskin, mayoritas berada di wilayah perkotaan. Dengan rincian, jumlah warga miskin yang tinggal di perkotaan sebanyak 378,73 ribu orang, sedangkan yang berasa di daerah perdesaan sebanyak 275,73 ribu orang. “Garis kemiskinan kaitannya dengan inflasi, makanya di daerah perkotaan lebih tinggi angka kemiskinannya,” ujarnya. (Deni S)