36 Ponpes Rusak, Ribuan Santri Terdampak

Kondisi Ponpes La Tansa Mashiro yang terdampak banjir saat Presiden melakukan peninjauan, Selasa (7/1).

SERANG – Berdasarkan data Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten, ada 36 pondok pesantren (ponpes) yang terkena dampak bencana banjir bandang dan longsor di Banten. Akibatnya, ada sekira sembilan ribu santri yang terdampak.

Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten Ikhwan Hadiyin mengatakan, jumlah ponpes yang terdampak paling banyak berada di Kabupaten Lebak. “Dari 36 ponpes itu, 34 adalah salafi dan sisanya modern,” ujar Ikhwan usai pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) V FSPP Provinsi Banten di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (9/1).

Ikhwan mengungkapkan, 36 ponpes itu ada yang mengalami rusak berat dan sedang. Untuk ponpes modern, para santri memang sedang libur dan akan diliburkan lebih lama sampai kondisi ponpes membaik. Namun untuk ponpes salafi, para santri terpaksa ikut mengungsi di tempat pengungsian. Jumlah santri ponpes salafi yang terdampak mencapai empat ribu sampai lima ribu orang.

Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” tuturnya.

Dosen di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu menuturkan, pihaknya mendorong agar Pemprov Banten memberikan perhatian terhadap ponpes tersebut. Hasilnya, Pemprov berkomitmen untuk mencairkan jatah hibah ponpesnya lebih dulu dibanding yang lainnya.

Kata dia, hibah bagi ponpes yang rusak akan diutamakan. “Ini sudah bisa dicairkan minggu ini, Rp30 juta (per ponpes-red). Sesuai janji Pak Gubernur akan cair minggu ini,” tutur Ikhwan.

Sementara itu, lanjutnya, ponpes lain menunggu proses administrasi karena setidaknya ada tujuh ketentuan untuk mencairkan dana hibah yang digelontorkan Pemprov. Salah satunya itu izin operasional. Hibah dana ponpes direncanakan sudah bisa dicairkan mulai hari ini, Jumat (10/1).

Pencairan hibah bantuan dana akan sangat membantu ponpes terdampak bencana. Sebab, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa ponpes bagunannya sudah rata dengan tanah. “Ada yang benar-benar ponpesnya hilang total, tersapu banjir. Ada yang dekat Kali Ciberang, misal dia (lokasi asalnya-red) melewati bawah jembatan, eh sekarang pindah ke timur jembatan,” ungkapnya.

Selain hibah, berdasarkan informasi dari Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, ponpes juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp50 juta hingga Rp100 juta. Selain itu, FSPP juga sudah menggalang dana dan langsung terjun ke ponpes.

“Kiai-kiai itu luar biasa, ratusan ukhuwah islamiyahnya dan itu bisa menolong,” ujarnya.

Ia mengatakan, tahun ini ada 3.926 ponpes yang mendapatkan dana ponpes dari Pemprov Banten. Padahal, jumlah ponpes di Banten ada 4.140 unit. Namun, sisanya belum punya izin operasional sehingga tidak dapat diberikan bantuan.

Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten Irvan Santoso mengatakan, untuk tahun anggaran 2020 ini terdapat 3.926 ponpes se-Banten yang akan mendapatkan dana hibah masing-masing senilai Rp30 juta. Dari jumlah itu, baru 139 ponpes di antaranya yang sudah mengajukan proses pencairan.

Kata dia, apabila persyaratan sudah lengkap atau memang ada kebijakan yang mendesak maka proses pencairan bisa langsung dilakukan. Pencairan akan didistribusikan secara langsung ke rekening ponpes penerima.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu pengajuan pencairan dari ponpes. Tak ada catatan khusus terhadap hibah berdasarkan hasil evaluasinya pada penyaluran dana ponpes 2018. Adapun yang harus menjadi perhatian adalah soal pelaporan pertanggungjawabannya.

Irvan menegaskan, penyampaian laporan hibah ponpes 2018 itu harusnya 10 Januari 2019, tapi kemudian ada sedikit keterlambatan sehingga baru rampung pada Maret 2019.

“Saya wanti-wanti agar sesuai dengan ketentuan. Hanya satu kecamatan yang terlambat,” tegasnya.

Irvan mengungkapkan, untuk penyaluran di 2018 tidak semua ponpes mendapatkan hibah. Ada beberapa ponpes yang tak bisa mencairkan dengan alasan berbeda. Dari 3.122 ponpes, yang bisa mencairkan hanya 3.097 ponpes. Sedangkan sisanya dikembalikan ke kas daerah.

“Ada yang salah nama, ada juga yang masuk tapi badan hukumnya diragukan hasil verifikasinya,” tutur Irvan.

Sebelumnya, dalam sambutan, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, tidak ada peruntukan spesifik terhadap hibah bantuan dana ponpes. Meski demikian, pihaknya tetap akan menerbitkan acuan untuk penggunaannya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, ponpes yang terdampak sedang didata. “Nanti ada bantuan tersendiri. Wilayah yang terdampak banjir bandang akan diberikan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp50 juta bagi rumah rusak yang tidak lagi digunakan,” ujarnya.

Selain itu, jembatan yang dibangun warga juga akan diusulkan untuk diganti oleh pemerintah pusat, apabila pemerintah daerah membutuhkan bantuan. “Termasuk ponpes, rumah ibadah, majelis taklim,” terang Andika.

Jumlah ponpes termasuk yang lainnya yang terdampak banjir bandang dan longsor sedang didata. “Termasuk hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, dan kambing,” ujarnya. (nna/air/ira)