Gubernur Banten Wahidin Halim. Foto: Dok. Radar Banten.

SERANG – Dari Januari hingga April 2019 sudah ada delapan pegawai Pemprov Banten yang dipecat Gubernur Wahidin Halim. Gubernur yang akrab disapa WH itu mengatakan, kedelapan pegawai itu melakukan perbuatan indisipliner.

“Ada yang tidak pernah hadir, ada juga yang melakukan pelecehan seksual,” ujar WH, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, delapan pegawai itu terdiri atas pejabat struktural eselon III dan IV. Bahkan, ada juga pejabat fungsional guru.

Sebelum melakukan pemecatan, mantan walikota Tangerang itu memastikan telah menempuh tahapan prosedural.

“Saya sangat prosedural. Tidak main pecat juga. Ada mekanisme yang ditempuh,” tegasnya.

Sebelum diberikan sanksi pemecatan, lanjut dia, pegawai terlebih dahulu dipanggil, diberikan teguran, bahkan dilakukan pembinaan. Prosesnya pun melalui sidang. Setelah semua dilakukan tetapi tak ada perubahan, baru kemudian dipecat. “Saya tidak toleransi soal kewajiban aparatur. Dulu dua kadis dipecat,” tegas WH.

Ada beberapa hal yang tak bisa ditoleransi WH, antara lain, korupsi, kejahatan seksual, narkoba, tingkat kehadiran, serta pelanggaran kinerja.

Tunjangan kinerja (tukin) pegawai Pemprov naik, kata dia, pegawai harus mempunyai rasa tanggung jawab. Bahkan, untuk meminimalisasi tindakan korupsi, Pemprov menerapkan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral). “Kami bangun sistem kinerjanya, bahkan Simral itukan dapat enam besar se-Indonesia,” tuturnya.

Selain tahun ini, sejak 2012 hingga 2015 ada 17 pegawai Pemprov yang diberhentian dengan tidak hormat karena terbukti korupsi. Bahkan pada 2018 ada pejabat eselon II yang dipecat lantaran finger print menggunakan silikon.

Seperti diketahui, pada 2018 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banten Sigit Suwitarto dinonjobkan atau dicopot dari jabatannya. Sanksi itu diberikan karena yang bersangkutan diduga memalsukan absensi sidik menggunakan silikon yang dititipkan ke seorang office boy. Kemudian, mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banen Revri Aroes dari jabatannya karena diduga melakukan penyelewengan terhadap kas persediaan OPD 2017 senilai Rp783 juta.

WH menegaskan, agar permasalahan indisipliner hingga penyelewengan dana negara tak terulang lagi, Pemprov sudah melakukan pembenahan sistem internal.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Banten Amal Herawan memastikan, tahun lalu ada dua pejabat eselon II serta beberapa pegawai yang dinonjobkan. Berdasarkan data, tahun 2018, ada 12 ASN yang terkena sanksi indisipliner dengan hukuman beragam dari ringan, sedang, hingga berat.

Reward and Punishment Harus Seimbang

Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengapresiasi sikap tegas Gubernur Banten Wahidin Halim memecat pegawai yang terbukti indisipliner. Memecat pegawai merupakan hak prerogatif gubernur.

“Saya apresiasi ketegasan gubernur. Harus berimbang antara reward and punishment,” ujar Nuraeni, Senin (15/4).

Namun, Nuraeni menyarankan kepada Pemprov agar tidak langsung memberikan sanksi pemecatan. Tapi, harus ada pembinaan secara rutin dan persuasif. Apabila ada kesalahan kecil yang dilakukan ASN, sebaiknya langsung dilakukan pembinaan sehingga tidak menjadi kesalahan besar.

Sanksi pemecatan kepada pegawai, lanjut dia, memang untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. “Karena kedisiplinan dipandang perlu maka pembinaan harus dilakukan. Apalagi pemecatan itu berimbas pada nasib ASN tersebut,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku belum melihat proses pembinaan secara menyeluruh dilakukan Pemprov terhadap pegawai. Ada ASN yang dipecat maka jumlah jabatan yang kosong akan semakin bertambah. Apalagi, jabatan strategis eselon II yang kosong belum juga diisi. “Tentu ini mengganggu dan menghambat kinerja Pemprov. Apalagi, kewenangan pejabat pelaksana tidak penuh,” tandas Nuraeni.

Ia mengatakan, pengisian pejabat eselon II harus disegerakan agar ada penyegaran dan regenerasi. Pengisian jabatan kosong agar tidak ada pejabat yang rangkap jabatan.

“Rangkap jabatan akan menambah beban kerja dan mengganggu pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banten Komarudin menjelaskan, delapan ASN yang dipecat melakukan beberapa kesalahan. Antara lain tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 46 hari dalam setahun, menjadi istri kedua tanpa izin, melakukan pungutan liar di sekolah, dan tindakan asusila.

“Mereka mulai dari staf, eselon IV, eselon III, serta kepala sekolah atau guru,” jelas Komarudin. (Rostinah)