490 Ribu Warga Hidup Menganggur, Banten Terbanyak se-Indonesia

SERANG – Dari 12,6 juta lebih penduduk Banten sebanyak 8,11 persen atau 490 ribu warga masih menjadi pengangguran. Jumlah pengangguran sebanyak itu menempatkan Banten sebagai provinsi dengan angka pengangguran terbanyak di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam ekspose keadaan ketenagakerjaan Banten hasil survei Agustus 2019 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di kantor BPS, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (5/11).

Menurut Kepala BPS Banten Adhi Wiriana, gambaran ketenagakerjaan Banten periode Agustus 2019 masih di atas rata-rata nasional. Dari 34 daerah, ada 12 provinsi yang angka pengangguran terbukanya di atas rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional. “TPT Banten pada Agustus 2019 mencapai 8,11 persen, sedangkan rata-rata TPT nasional 5,28 persen,” kata Adhi saat menyampaikan ekspose hasil survei BPS terkait ketenagakerjaan Banten 2019, kemarin.

Adhi memaparkan, tingkat pengangguran Banten 2019 sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hasil survei BPS pada Agustus 2018, tingkat pengangguran Banten mencapai 8,52 persen atau 496 ribu orang. Sedangkan Agustus 2019 menurun menjadi 8,11 persen atau 490 ribu orang. “Tingkat pengangguran Banten ada penurunan tahun ini, namun bila dibandingkan dengan TPT 33 provinsi lainnya, TPT Banten sebesar 8,11 persen menjadi yang tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS Banten, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 5,56 juta orang, naik sekira 230 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2018 dengan 5,33 juta penduduk yang bekerja. Kenaikan itu membuat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 2019 mengalami peningkatan dari 63,49 persen menjadi 64,52 persen. “Kenaikan TPAK merupakan indikasi adanya kenaikan suplai tenaga kerja. Namun kenaikan itu tidak terlalu signifikan sehingga TPT Banten masih tinggi,” tuturnya.

Temuan BPS, tingginya tingkat pengangguran Banten disebabkan beberapa hal. Di antaranya banyaknya migran yang mencari pekerjaan di Banten, tetapi tidak semuanya terserap pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran Banten. Berikutnya akibat musim kemarau sejak Februari 2019 sehingga para petani terpaksa menganggur. “Adanya PHK yang terjadi di sejumlah perusahaan besar di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon seperti PT KS ikut menyumbang tingginya angka pengangguran. Termasuk ada sejumlah perusahaan yang pindah atau tutup dibeberapa daerah di Banten,” urainya.

Adhi melanjutkan, tingkat pengangguran Banten masih didominasi lulusan SMA/SMK. Dengan perincian pengangguran lulusan pendidikan SD ke bawah 18,50 persen, lulusan SMP 16,36 persen, SMA 31,73 persen, SMK 23,51 persen. Diploma I/II/III 2,88 persen dan sarjana 7,03 persen. “Pencari kerja lulusan SMA/SMK masih mendominasi. Agustus 2019 jumlahnya mencapai 55,24 persen dari total angka pengangguran Banten,” ungkapnya.

Terakhir, Adhi mengungkapkan tingginya angka pengangguran Banten disebabkan persentase tingkat pengangguran kabupaten kota yang sangat tinggi. Hasil survei BPS mencatat, Kabupaten Serang menjadi daerah dengan angka pengguran tertinggi yaitu sebesar 10,65 persen. “Jadi 490,8 ribu jumlah pengangguran Banten tersebar di semua kabupaten kota, meskipun Agustus 2019 sudah mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2018,” jelasnya.

Menyikapi data BPS Banten, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengaku prihatin. Menurutnya, Provinsi Banten dengan 14 ribu lebih perusahaan ternyata menjadi provinsi yang paling banyak jumlah penganggurannya di Indonesia. “Ini menunjukkan program pengentasan pengangguran di Banten belum ada dampak yang signifikan,” katanya.

Politikus PDIP ini menambahkan, akan melakukan evaluasi terkait program yang selama ini dilaksanakan oleh Disnakertrans Banten. “Kita harus dorong agar Disnakertrans Banten melakukan terobosan untuk mengurangi angka pengangguran, fakta hari ini pengangguran Banten menjadi provinsi lumbung pengangguran harus menjadi pemicu bagi Pemprov Banten melakukan program yang nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengaku terkejut dengan data BPS Banten. Sebab angka pengangguran dengan angka kemiskinan di Banten tidak sama. “Tentu ini bukan yang kita harapkan (pengangguran Banten terbanyak di Indonesia-red), tapi saya heran kok bisa jumlah penduduk menganggur lebih banyak dari jumlah penduduk yang miskin. Apa iya banyak pengangguran yang kaya,” katanya.

Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini melanjutkan, hasil survei BPS menjadi masukan positif bagi Pemprov Banten sehingga ke depan pengentasan kemiskinan harus dilakukan lebih keras lagi. “Datanya harus dikaji lagi, prinsipnya pengentasan kemiskinan butuh kerja sama semua pihak terutama pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” paparnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengaku belum menerima data dari BPS Banten. Namun begitu, ia mengaku akan segera menindaklanjutinya. “Data angka pengangguran yang ada di kami dengan BPS selalu berbeda. Tapi ini akan kita jadikan sebagai bahan rujukan melaksanakan program pengentasan pengangguran,” ujarnya. (den/alt/ags)