5.670 Napi Diusulkan Dapat Remisi Saat HUT RI

ILUSTRASI (PIXABAY.com)

SERANG – Sebanyak 5.670 narapidana (napi) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Banten diusulkan mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan. Usulan remisi itu menyambut HUT ke-74 RI.

“Yang kami usulkan berjumlah 5.670,” ujar Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Suyudi kepada Radar Banten, Selasa (13/8).

Imam mengatakan, dari 5.670 orang napi sebanyak 205 napi akan bebas tepat pada 17 Agustus 2019. Usulan remisi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. “Untuk pidana umum yang bebas bertepatan HUT RI berjumlah 195 sedangkan pidana khusus 10 orang,” kata Imam.

Pemotongan masa hukuman itu diberikan mulai dari satu bulan hingga enam bulan. Bagi napi yang diusulkan mendapat remisi harus memenuhi syarat. Di antaranya berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan. “Tentunya harus berkelakuan baik,” kata Imam. 

Dikatakan Imam, penghuni Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang paling banyak diusulkan mendapat remisi. Sedikitnya 1.300 orang napi yang diusulkan mendapat remisi. Sementara, Lapas Kelas I Tangerang diusulkan 1.167 napi. “Dari 11 UPT (unit pelaksana teknis-red) baik rutan dan Lapas di Banten paling sedikit itu Rutan Kelas II B Pandeglang. Jumlahnya 90,” kata Imam.

Pemberian remisi ini akan memiliki pengaruh positif bagi lapas dan rutan di Banten. Soalnya, penghuni rutan atau lapas bakal berkurang. “Kita memang sudah overkapasitas,” ujar Imam. 

Pemberian remisi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah PP Nomor 28 Tahun 2006 dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. “Tentu ada dasar aturan hukumnya (pemberian remisi-red),” kata Imam.

Kepala Rutan Kelas II B Serang Anton membenarkan telah mengusulkan remisi untuk warga binaan. Dia menegaskan pihaknya tidak akan mempersulit atau menghalangi warga binaan untuk mendapat remisi. “Karena itu hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat. Semua hak warga binaan pasti akan kami berikan, termasuk remisi. Untuk jumlahnya tahun ini kurang lebih 200 orang,” tutur Anton. (mg05/nda/ags)