5 Daerah di Banten Krisis Pangan

Petani mengambil padi sisa panen di lahan yang berdampingan dengan PLTU Jawa VII, Bojonegara, Kabupaten Serang, Senin (6/7). Lima kabupaten kota se-Banten mengalami krisis pangan.

SERANG – Lima kabupaten/kota di Banten mengalami krisis pangan, khususnya padi. Kelima daerah itu yakni Kota Tangerang Selatan,  Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.

Namun, kekurangan padi di lima daerah itu akan ditutup tiga wilayah lainnya di Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan bahan pangan untuk mendukung ketahanan pangan di masa pandemi covid-19 di Banten yang dilaksanakan di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, kemarin.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid juga mengatakan, produksi padi di Banten juga tidak selama 12 bulan mengalami surplus. “Dari 12 bulan yang mengalami surplus itu hanya beberapa bulan. Maret, April, Mei, Juli, dan September,” ungkap Agus usai rapat koordinasi, Senin (6/7).

Agus mengatakan, puncak beras tertinggi di Banten nanti akan terjadi pada September yaitu 160 ribu ton. Hasil panen itu mampu menutup defisit di Oktober, November, dan Desember.

Kata dia, Banten secara klaster dari pemerintah pusat termasuk 10 besar provinsi berproduksi beras cukup tinggi. “Ini menandakan Banten pada 10 besar merupakan provinsi yang diperhitungkan sisi kesediaan pangannya,” terang Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unila Provinsi Banten ini.

Namun, lanjutnya, yang menjadi permasalahan yakni aspek distribusi. Kabupaten/kota seperti Kota Tangerang dan Tangsel juga meminta supaya Pemprov menjadi fasilitator. “Supaya mereka membeli langung ke sentra produksi. Contohnya itu sudah dilakukan Kota Tangerang, untuk membeli cadangan pangannya langsung ke Bupati Pandeglang,” ujarnya.

Agus mengatakan, ketahanan pangan di Banten masih tersedia sampai Oktober bahkan sampai akhir tahun nanti. Selain pangan beras, Banten juga ada memproduksi pangan alternatif seperti padi khusus, yaitu beras merah dan hitam. Pada Oktober nanti, di Banten akan mulai panen padi khusus. Hal itu dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, ada juga panen singkong, ubi rambat, dan beberapa pangan pilihan yang lain pada Oktober sampai Desember nanti. “Hal ini menandakan sebuah alternatif pilihan selain beras,” tuturnya.

Selain beras di sejumlah kabupaten/kota yang masih krisis, Agus mengatakan, Bank Indonesia yang membuka data bahwa telur ayam dan daging unggas ini masih berpotensi mengalami kekurangan, kecuali daging sapi dan kerbau.

“Daging sapi dan kerbau untuk Juli sampai Desember kita surplus. Tinggal nanti untuk mengantisipasi defisit dari pada daging unggas dan telur di situ ada kerja sama antar provinsi untuk rantai distribusi yang baik,” terangnya.

Tak hanya itu, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit di Banten juga masih kekurangan. “Tinggal di situ akan terjadi peran rantai pasokan. Hal lain terkait regulasi, Pak Gubernur juga minta peranan PUB (perkumpulan Urang Banten-red). Sama di situ minta dipercepat kerja sama PUB untuk pemanfaatan lahan dengan Perhutani seperti di Cimanyangrai, apakah lanjutkan program pangan strategis dan bahkan PUB akan menjamin di rantai hilir. Tanaman jual ada kepastian, jangan sampai tanam enggak jelas jual akan menjadi bahaya,” terang Agus.

Ia yakin ketersediaan pangan di Banten untuk sumber karbohidrat beras dan yang lain pada Oktober sampai Desember cukup. “Bulog pun juga harus bisa membuat beras Banten jangan sampai keluar dari Tanah Jawara ini. “Karena impor negara luar seperti Vietnam dan Thailand sudah menyetop ekspor beras ke Indonesia,” ujarnya.

Kata dia, hal itu menjadi tantangan dan Banten sudah menjawab tahun kemarin dengan bukti masuk ke sepuluh besar provinsi produksi beras tertinggi. “Tinggal sekarang jaminan rantai pasokan yang baik. Jangan sampai beras Banten larinya ke Karawang atau perusahaan luar inden dulu ke petani Banten panen dijualnya ke luar Banten,” tutur Agus.

Untuk itu, lanjutnya, harus ada upaya menutup rantai pasokan atau peranan BUMD kabupaten/kota dan juga Bulog. Persediaan untuk stok di September sebesar 176.495 ton apabila semua dikuasai oleh Banten.

Rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Banten Wahidin Halim itu juga dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Danrem 064 MY Brigjen Gumuruh W, Forkopimda Banten, Sekda Banten Al Muktabar, Walikota Serang Syafrudin, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Wakil Walikota Tangetang Benyamin Davie, Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban, serta tamu undangan lainnya.

BANGUN KETAHANAN PANGAN

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, rapat koordinasi dengan sejumlah walikota/bupati se Banten itu dilakukan untuk membangun ketahanan pangan rakyat di tengah kondisi krisis. Terkait sejumlah daerah yang defisit pangan, orang nomor satu di Banten ini mengatakan, wilayah-wilayah tersebut memang konsumen bukan produsen. “Tapi Kota Tangerang kerja sama dengan Pandeglang untuk pembelian padi, kebutuhan masyarakat. Tangsel juga sama, disamping dengan Banten juga dengan Karawang dan sebagainya,” terang pria yang akrab disapa WH ini.

Ia berharap, ke depannya, masyarakat tidak tergantung pada ijon atau tengkulak yang memang selama ini banyak dari orang luar Banten. Ke depan, Banten harus bangun sistem yang pembelian dari masyarakat Banten, pembiayaan dari Banten dan nanti dijual diutamakan untuk orang Banten dulu.

“Konsen kita adalah bagaimana Banten menjadi lumbung beras. kalau dilihat dari cadangan kebutuhan kita sih sampai Desember masih aman,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov meminta kepada petani untuk menggerakan kembali tanam karena sekarang masih musim hujan sehingga diharapkan panennya dapat dilaksanakan November atau Desember, sehingga bisa stok beras. “Sekarang stok beras sampai Oktober November masih cukup,” tutur WH.

Agar para petani tidak ke ijon, mantan Walikota Tangerang ini mengatakan, pihaknya akan membuat regulasi mulai sekarang bersama dengan perbankan untuk membantu membiayai petani. “Ada KUR sebenarnya dari pemerintah pusat cuma kita belum lihat ada duitnya atau enggak. Pemerintah daerah akan melakukan pembinaan termasuk juga pembiayaan. (Bulog-red) belum maksimal tapi ke depan Bulog harus ikut juga karena impor beras sudah setop. Terakhir dari Vietnam sudah enggak eskpor karena buat kebutuhan mereka sendiri,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah rumuskan apa yang menyebabkan masyarakat menjual hasil panen keluar. Hal itu harus mempertimbangkan dari hulu ke hilir.

Kata dia, di bagian hulu dalam produksinya harus ditingkatkan, sedangkan hilir dalam hal pemasarannya. “Kota Tangsel itu potensial sekali pemasarannya, kita enggak perlu ke luar daerah. Itu yang perlu kita amankan, kemudian juga harga gabah kering dibeli oleh kita. Pemerintah harus pengadaan dari hasil panen agar masyarakat semangat produksi,” terang mantan Anggota DPR RI ini.

Tak hanya itu, lanjut WH, petani Banten juga sama harus mengutamakan prioritas untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Pihaknya akan dongkrak kembali produk yang menjadi kebutuhan masyarakat selain beras seperti ayam, telur, dan sebagainya. Bahkan, makanan pengganti beras seperti ketela rambat, singkong, dan juga talas terus diproduksi. (nna/air)