5 Pemda Tidak Laporkan Penyesuaian APBD 2020, Menkeu Tunda DAU 35 Persen

SERANG – Menteri Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan sanksi kepada Pemprov Banten dan empat pemerintah kabupaten/kota di Banten. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah.

Sanksi itu tertera dalam surat Keputusan Menkeu RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran surat tertanggal 29 April 2020 itu tertera 380 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dikenakan sanksi. Di Banten, ada lima pemerintah daerah yang dikenakan sanksi yaitu Pemprov Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Kelimanya  dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, pihaknya akan mengikuti semua kebijakan pemerintah pusat. “Sebanyak 65 persen DAU sudah masuk,” ujar Rina, Minggu (3/5).

Kata dia, sisanya sebanyak 35 persen sudah masuk ke kas daerah pada Selasa depan. Diketahui, tahun ini, Pemprov mendapatkan DAU sebesar Rp1,049 triliun.

“Ini kan bukan enggak salur, tapi ditunda,” tegas Rina. Namun, ia mengaku pihaknya telah tepat waktu menyampaikan kepada pemerintah pusat.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini mengaku penundaan penyaluran DAU itu tak terlalu berdampak. “Karena penundaannya hanya beberapa hari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Budi Santoso mengatakan, Lebak masuk salah satu dari 380 daerah yang ditunda DAU bulan Mei sebesar 35 persen dari pagu. Praktis, kata dia, DAU bulan Mei hanya cukup untuk bayar gaji seluruh ASN dan anggota Dewan. Selanjutnya rencananya TAPD akan melakukan refocusing tahap dua dengan memenuhi ketentuan dalam surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu, yaitu belanja barang jasa dan modal dipangkas 50 persen untuk dialihkan ke BTT (bantuan tak terduga).

“Kita harus merealokasi lagi belanja barjas (barang dan jasa) sebesar Rp292 miliar dan belanja modal Rp34 miliar,” kata Budi.

Meskipun konsekuensinya sangat berat, di semua OPD tidak ada lagi kegiatan dan operasional kantor.

“Belanja barang jasa kita untuk yang wajib saja yang tidak bisa direalokasi sudah 50 persen lebih, yaitu dana BOS, iuran BPJS PBI, anggaran BLUD, progam pusat FMSRB, tagihan air, listrik, telepon dan internet serta gaji honorer,” kata mantan Asda II Setda Lebak ini. (nna-nce/air)