519 Hektare Sawah Gagal Panen

Agus M Tauchid

SERANG – Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten mencatat 1.143,5 hektare lahan pertanian yang terkena dampak akibat banjir dan longsor pada awal tahun ini. Dari jumlah itu, 519 hektare lahan di antaranya mengalami puso. Lahan itu tersebar di empat daerah yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Selain itu, ada juga sedikit lahan di Kota Cilegon yang terkena dampak tetapi tidak mengalami puso.

Berdasarkan data yang didapat per 13 Januari lalu, Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan kerusakan tanaman padi terparah. Di sana, ada 890,5 hektare lahan yang terkena dampak dan 480 hektare di antaranya mengalami puso. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, ada 76 hektare lahan yang terkena dampak tapi tidak puso. Lahan di Kabupaten Serang yang terkena dampak yakni 165 hektare dan yang puso 32 hektare, sedangkan yang terancam 162 hektare. Di Kabupaten Tangerang, lahan yang terkena dampak sembilan hektare dan yang puso tujuh hektare.

Kepala Distan Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, rata-rata tanaman padi yang mengalami kerusakan memiliki umur tujuh sampai 25 hari setelah tanam (HST). “Data yang kami dapat dari lapangan juga dengan koordinasi dinas di kabupaten,” ujar Agus, kemarin.

Agus menuturkan, dengan kondisi tersebut kini pihaknya sedang fokus pada upaya pemulihan. Salah satunya adalah dengan menginventarisasi petani yang sudah mendaftar di program asuransi usaha tanaman padi (AUTP). Mereka yang telah terdaftar dan membayar premi akan mendapat ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare.

Kata dia, premi satu hektare per musim yakni Rp36 ribu. “Kalau gagal panen akibat banjir, longsor satu hektare dapat Rp6 juta per musim,” terangnya.

Sementara itu, apabila petani tidak mengikuti AUTP pihaknya akan menyiapkan dengan skema bantuan bersama dengan pemerintah pusat. Pihaknya juga menyiapkan bantuan benih.

Selain penggantian kerugian, ia mengatakan, Distan juga kini sedang melakukan upaya perbaikan terhadap batas-batas sawah petani di Kabupaten Lebak. Sebab, saat bencana terjadi banyak lahan yang tergerus dan hilangnya batas sawah antara petani satu dengan yang lainnya. “Batas hilang, kami kerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional-red), aparat desa, dan kecamatan untuk memulihkan kembali batas-batas sawah yang hilang. Kami juga kena kerugian, cengkih dan kelapa banyak yang hilang. Kami data semua, mudah-mudahan dalam waktu dekat proses pemulihan bisa dilakukan,” tutur Agus.

Disinggung apakah ada kerugian lainnya yang dialami warga akibat banjir dan longsor, ia tak membantahnya. Kerugian juga dialami warga karena banyak kewan ternaknya yang hilang. Untuk saat ini, pihaknya belum mengetahui jumlahnya karena masih dilakukan pendataan.

Agar penanganan bencana bisa lebih optimal, Pemprov Banten telah menyusun zona bencana berdasarkan tingkat kerawanannya. “Menyiapkan antisipasi bencana, terutama pada zona merah. Kami memprioritaskan ada yang namanya zona merah, wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, longsor, tsunami,” tuturnya.

Agus juga mengingatkan para petani agar tak lupa mengikuti program AUTP sebagai perlindungan. Itu termasuk juga pada hewan ternak dimana pemerintah memiliki program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau (AUTSK). “Kami akan terus upayakan sisi edukasi pada petani dan peternak. Mereka sebenarnya ada perlindungan dari. Kalau untuk yang ternak ada uang premi Rp46 ribu, mereka mendapat klaim asuransi satu ekor Rp10 juta,” ujarnya.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan, saat ini Banten masuk dalam transisi darurat. Meskipun begitu, penanganan terhadap korban dan daerah terdampak banjir bandang dan longsor tetap sama. Mulai dari evakuasi, pemulihan, hingga trauma healing.

Ia mengatakan, penetapan Banten sebagai transisi darurat karena saat ini kondisi di daerah terdampak sudah mulai kondusif. Meski demikian, pihaknya selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan. “Status tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai tanggal 14 (Januari-red). Sudah berhenti, karena secara umum bahwa penanganan bencana walaupun mungkin pengungsi tetap ada tapi tidak dilanjut ke tahap perpanjangan,” ujarnya.

Selama periode transisi darurat, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kata dia, masa transisi itu bisa dua bulan. “Pada dasarnya sama saja dengan darurat, cuma mau purna, mau berakhirnya darurat penuh. Sambil berjalan juga rehab, rekonstruksi yang sifatnya bisa ditangani dalam waktu penyelesaian singkat,” terangnya.

Ia mengatakan, pemulihan yang dilakukan Pemprov yakni tetap memberikan pelayanan di posko pengungsian kepada masyarakat yang terdampak. Sedangkan untuk rehabilitasi rekonstruksi, Pemprov akan memperbaiki dua jembatan dan sebagian jalan yang menjadi kewenangan Pemprov. “Full akan dibangun Pemprov,” tuturnya. Sedangkan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten akan dibantu pemerintah pusat. (nna/air/ags)