Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Provinsi Banten Abadi Wuryanto

SERANG – Sebanyak 60 trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Banten tidak beroperasi.
“Ada 60 trayek yang tidak eksis. Trayek yang tidak eksis itu yang tidak terisi, seperti trayek Rangkas – Pandeglang, itu kan dua daerah, harusnya sudah menjadi wewenang provinsi,” kata Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten Abadi Wuryanto, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/1/2016).

Menurut Abadi, keenam puluh trayek yang tidak beroperasi tersebut rata-rata merupakan trayek warisan pada saat masih masuk dalam Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, saat ini Dishubkominfo masih melakukan kajian untuk menyikapi persoalan trayek tersebut.

Di Banten sendiri, trayek angkuta AKDP yang masih aktif sebanyak 108 trayek. masing trayek mempunyai jumlah armadanya berbeda-berbeda. “Setiap trayek ada batasannya, saat ini Dishun terus melakukan upaya penertiban pelanggaran trayek seperti yang dikeluhkan oleh sopir angkutan Serang Balaraja beberapa waktu lalu, yah kan harus pelan-pelan,” katanya.

Kasi angkutan penumpang, Ahmad Najiullah, menambahkan, tidak beroperasinya trayek tersebut selain karena warisan Jawa Barat, tapi karena saat ini trayek tersebut diisi oleh angkutan kecil yang mnejadi pengawasan kabupaten/kota. “Misalnya, Ciomas-Serang, itu kan dua daerah (Kabupaten Serang – Kota Serang), seharusnya sudah provinsi (angkutan AKDP), tapi sementara ini tidak apa, sambil menunggu evaluasi,” katanya.

Terkait tarif AKDP, pemerintah memberlakukan tarif bagi AKDP kelas ekonomi dasarnya Pergub terkait tarif batas atas dan batas bawah. “Tarif diatur di Pergub nomor enam tahun 2015 tentang tarif jarak batas atas dan bawah. Yang diatur hanya kelas ekonomu, jika bisnya diatas kelas ekonomi diserahkan pada pasar. Kalau masang tarif mahal mau apa tidak pasarnya,” pungkasnya. (Bayu)