65 TKA di Proyek PLTU Jawa 7 Dipastikan Legal

AUDIENSI: Suasana rapat audiensi pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) di Kantor Wilayah Kemenkumham bersama warga Terate dan pewakilan pihak PLN terkait keberadaan tenaga kerja asing, Kamis (4/5). FOTO: QODRAT/RADAR BANTEN

SERANG – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten menyatakan, tenaga kerja asing (TKA) yang terlibat dalam pembangunan proyek PLTU Jawa 7 yang berlokasi di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, sebanyak 65 orang legal alias memiliki dokumen yang sah. Pada pertemuan ini pun disepakati antara warga, pihak PLN, dan pihak ketiga membuat forum untuk menjalin komunikasi.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten Wahyudin mengatakan, dalam rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) atau hearing telah ditemukan beberapa pembahasan kesepakatan. Termasuk, penjelasan mengenai jumlah TKA yang bekerja di proyek yang dimulai sejak 2016 ini. “Soal aduan banyaknya TKA, itu sudah beres dan dilakukan pengecekan ke lokasi. Ada sebanyak 65 orang. Surat-suratnya lengkap,” ujar Wahyudin kepada Radar Banten usai acara digelar di Kanwil Kemenkumham Banten, Kota Serang, Kamis (4/5).

Ia menjelaskan, awalnya berembus isu bahwa TKA yang bekerja pada perusahaan PT Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB) selaku pihak ketiga pembangunan ini berjumlah ratusan. Namun, setelah melakukan pengecekan langsung bersama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat provinsi dan kabupaten tidak ditemukan. “Namanya isu ada yang bilang ratusan hingga ribuan. Ternyata memang yang ke 65 itu suratnya lengkap,” katanya.

Selain itu, kata dia, dalam pembahasan yang memakan waktu sekira tiga jam itu, juga dibahas minimnya keterlibatan warga Desa Terate yang merupakan salah satu bagian proyek 35.000 megawatt (mw). “Pihak Desa Terate pengin dilibatkan. Jangan ada kecemburuan sosial. Tugas kami hanya memfasilitasi,” katanya. “Tadi sudah ada pembahasan kesepakatan mengenai pembentukan forum desa yang berfungsi untuk menjalin komunikasi antara warga, perusahaan, dan PT PLN,” tambahnya.

Kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Terate M Toha mengatakan, selama ini komunikasi antara perusahaan, pihak PLN dengan warga relatif tidak ada. Dengan begitu, komunikasi tidak tejalin baik. Keterlibatan warga dalam proses pembangunan sebenarnya bisa dilakukan karena memang sebagian besar warga merupakan petani. “Pekerjaan kami petani. Kami juga mampu bekerja menggali, menguruk. Enggak perlu tenaga impor,” katanya. “Komunikasinya tidak ada. Bagaimana ada sinergi? Sampai hari ini pun PLN di sana aman,” tambahnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya meminta pemerintah agar memberikan ruang kepada warga dalam pembangunan proyek pemerintah yang berada di luas lahan sekira 170 hektare tersebut. “Kami sudah beberapa kali mengadu. Ke bupati (Serang-red), gubernur Banten. Mudah-mudahan ada solusi buat kami,” katanya. “Hasilnya dibentuk forum komunikasi antara berbagai pihak untuk menjadi jembatan komunikasi warga,” tambahnya.

Perwakilan PLN Pusat Edi Tamrin mengatakan, PLTU Jawa 7 tersebut merupakan bagian proyek 35.000 mw. Dibangun dengan skema pengembang listrik swasta oleh PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB). Pada tahapan saat ini, ada sekira 13 perusahaan yang beroperasi. Pembangunan tersebut ditarget 2020 harus sudah operasional. “Saat ini memang pihak perusahaan sudah melibatkan pekerja lokal, yaitu sebanyak 350 orang, dengan enam koordinator yang berasal dari Desa Terate dan sekitarnya,” katanya.

“Keterlibatan TKA itu mungkin menjadi salah satu yang tertuang di dalam kontrak dengan perusahaan China,” tambahnya.

Kata dia, pihak PT SGPJB sudah menjelaskan, ke depan pihaknya akan menggunakan tenaga lokal lebih banyak lagi. Alasannya, pihaknya membutuhkan sebanyak 2.000 hingga 3.000 karyawan. “Proyek ini salah satu proyek besar dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihak perusahaan berharap orang lokal yang ahli di bidang ini bisa bekerja sama dengan kami karena memang ini teknologi baru bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya. (Fauzan Dardiri/Radar Banten)