800 Pejabat di Pemprov Banten Bakal Kehilangan Eselon

Ilustrasi

SERANG – Sekira 800 pejabat di Pemprov Banten bakal kehilangan eselon. Pejabat eselon III yang jumlahnya sekira 200 orang dan eselon IV sekira 600 orang itu akan menjadi administrator dan pengawas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku, Pemprov siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. “Memang banyak sekali (eselon III dan IV-red) karena eselon II-nya saja ada sekira 43 orang,” ujar Komarudin, Senin (21/10).

Jabatan eselon memang tidak ada dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU itu, jabatan yang ada adalah pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional. Jabatan administrasi terdiri dari administrator, pengawas, dan pelaksana. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi, yakni utama, madya, dan pratama, yaitu eselon II ke atas.

Ia mengatakan, apabila dilihat dari angka, jumlah pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemprov memang besar. Lantaran jumlah eselon II juga memang sudah banyak. Meskipun eselon akan dihilangkan, Komarudin mengatakan, tunjangan kinerja tetap akan diberikan.

“Itu kan berdasarkan kinerja bukan eselon. Jadi, besarannya tergantung kinerja,” ujar mantan pj bupati Tangerang itu.

Meskipun begitu, pihaknya harus menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait pemangkasan eselon yang masuk dalam salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo itu. Diketahui, saat pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kemarin lusa, Jokowi dalam pidatonya meminta agar tingkatan eselon dipangkas. Ia meminta agar tingkatan eselon hanya dua saja, yakni eselon I dan II.

Komarudin mengatakan, hanya nama eselonnya saja yang berubah sesuai dengan UU ASN. “Tidak mengenal istilah eselon,” terangnya.

Apabila arah kebijakan mengenai percepatan proses dan prosedur, ia menilai, untuk memacu kinerja birokrasi maka harus dilakukan evaluasi struktur organisasi seluruh pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. “Hindari yang tumpang tindih dan beban kerjanya sedikit. Kalau perlu dihapus atau digabung. Itu yang mendasar. Jadi, bukan soal eselon,” urai Komarudin.

Dengan struktur organisasi yang ramping, pejabat eselon justru akan berkurang mengikuti kebutuhan. Sebelum perampingan eselonisasi, yang mendesak perlu dievaluasi adalah struktur organisasinya. “Pertanyaannya, siap tidak untuk itu,” tandasnya. (nna/air/ira)