83 Kampung Tangguh Nasional Kalimaya Terbentuk

Dirbinmas Polda Banten Ricky Yanuarfi meninjau lokasi Kampung Tangguh di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang beberapa waktu lalu.

SERANG – Sebanyak 83 Kampung Tangguh Nasional (KTN) Kalimaya telah terbentuk di wilayah hukum Polda Banten. Puluhan KTN Kalimaya tersebut akan menerapkan disiplin penerapan protokol kesehatan dalam penangan Covid-19. Diharapkan, puluhan KTN Kalimaya yang telah terbentuk tersebut akan menjadi pelecut kampung atau daerah lain untuk menerapkan hal yang serupa.

“Sudah ada 83 Kampung Tangguh yang terbentuk. Jumlah tersebut tersebar di wilayah kita (wilayah hukum Polda Banten-red),” kata Direktur Binmas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Ricky Yanuarfi dikonfirmasi kemarin.

KTN Kalimaya tersebut paling banyak berada di wilayah hukum Polres Pandeglang. Jumlahnya sebanyak 24. Sementara Polres Lebak sebanyak 23, Polres Serang 16, Polres Serang Kota 11, Polres Cilegon 6 dan Polres Kota Tangerang 3. “Kalau wilayah yang banyak itu dari Lebak dan Kabupaten Serang,” ujar Ricky.

Ricky mengatakan KTN Kalimaya yang terbentuk tersebut terdapat para juara dari acara Kampung Bersih dan Aman di Kabupaten Serang. Pemenang lomba tahun 2019 tersebut dinilai memiliki modal untuk menghadapi KTN Kalimaya. “Yang menang kemarin dalam lomba kampung bersih dan aman kita ikutsertakan,” kata Ricky. 

Kendati telah terbentuk, namun tidak semua KTN Kalimaya telah siap. Masih terdapat KTN Kalimaya yang belum memenuhi syarat. Seperti kekurangan pangan, sarana kesehatan dan keamanan. “Dari sisi keamanan misalnya belum ada siskamlingnya,” kata Ricky.   

Meski masih terdapat kekurangan, Ricky yakin KTN Kalimaya yang sudah terbentuk tersebut akan melengkapinya. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini. “Insya Allah nanti semua tidak ada kekurangan lagi,” ucap Ricky.

Launching KTN Kalimaya tersebut pada Kamis (9/7) di Kabupaten Tangerang. Usai dilaunching, semua KTN Kalimaya yang sudah terbentuk diharapkan benar-benar mempersiapkan diri dalam menyambut tim penilai. “Nanti ada tim yang akan melakukan penilaian,” kata Ricky.

Ricky menegaskan KTN Kalimaya bukan merupakan ajang perlombaan. Program tersebut dibuat untuk menciptakan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Namun demikian, tetap akan dilakukan penilaian untuk selanjutnya direkomendasikan ke tim Mabes Polri. “Nanti dari Mabes Polri akan ada penilaian juga (setelah dari tim Polda Banten-red). Kita akan rekomendasikan yang terbaik dari hasil penilaian kita,” kata Ricky. 

Ricky mengatakan, untuk mendukung program tersebut berjalan dengan lancar, Polda Banten akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan TNI. Sinergitas tersebut harus dilakukan karena terdapat 11 tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan KTN Kalimaya. “Tahapan pertama itu harus koordinasi dengan stakeholder, kemudian penentuan titik pilot project, pembentukan dan pelatihan tim POP (problem orinted policing). Lalu, pembentukan tim tangguh, sosialisasi, pendataan warga, tes kesehatan awal. Yang terakhir itu anev (analisa dan evaluasi-red),” kata Ricky.

Saat anev yang rencananya digelar pada Oktober 2020 Mabes Polri akan menurunkan timnya untuk melihat pembentukan KTN Kalimaya. Oleh karena itu diwaktu yang tidak lama lagi, koordinasi dengan sinergitas harus sudah berjalan baik. “Makanya kita harus siap kan betul Kampung Tangguh supaya ideal sesuai arahan Mabes Polri,” kata Ricky.

Dijelaskan Ricky, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam KTN Kalimaya. Kriteria tersebut di antaranya kebersihan, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan ketahanan pangan. “Kampung sendiri harus memiliki ketahanan pangan dalam menghadapi Covid-19,” kata perwira menengah Polri tersebut.  

Ricky menjelaskan, wabah Covid-19 bukan hanya ancaman kesehatan saja. Ancaman sektor seperti ekonomi, sosial dan budaya terdampak juga terkena dampak. “Termasuk dengan ancaman kamtibmas. Banyak yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja-red), ini potensi menyebabkan tindakan kriminalitas karena orang butuh uang,” tutur mantan Kepala Subdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut. (mg05/air)