865 Anak Positif Covid, Pembelajaran Tatap Muka Ditunda

0
2882

SERANG – Pembelajaran tatap muka untuk semua tingkatan di Banten diminta untuk ditunda. Gubernur Banten Wahidin Halim membuat keputusan tersebut bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah se-Banten saat rapat koordinasi di Rumah Dinas Gubernur Banten, kemarin. Salah satu alasan penundaan pembelajaran tatap muka itu adalah kasus konfirmasi di Banten yang semakin meningkat. Bahkan, berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Banten, hingga saat ini, ada 865 kasus konfirmasi yang terjadi pada anak.

Gubernur yang akrab disapa WH ini mengatakan, pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dibuka pada Januari nanti harus ditunda. “Kesepakatan ini akan dituangkan dalam keputusan,” tegas WH usai rapat koordinasi di Rumah Dinas Gubernur Banten, Selasa (22/12).

Selain perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Banten, dalam rapat koordinasi kemarin juga hadir Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banten serta stakeholder lainnya.

WH mengatakan, meskipun seluruh daerah di Banten sudah zona orange, tetapi tingkat penularan Covid-19 masih tinggi. Lantaran tren penyebaran Covid-19 semakin naik, pihaknya memperhatikan keselamatan dan kepentingan umum yang harus diutamakan di atas segalanya.

Kata dia, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pembelajaran tatap muka tidak akan menyebabkan penyebaran Covid-19, tapi paling tidak analisis dari dokter menjadi pertimbangan. “Kami minta Januari (pembelajaran tatap muka-red) tidak dimulai. Sampai sudah ada vaksin dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia-red) memberi saran untuk dibuka,” ujar alumni UI ini.

WH mengaku bakal membuat surat kepada Bupati dan Walikota se-Banten untuk menunda pembelajaran tatap muka. Bagi yang melanggar keputusan itu, maka hal itu masuk dalam pelanggaran protokol kesehatan dan masuk ranah pidana.

Ia mengatakan, pihaknya sangat sadar dan memaklumi berbagai keluhan masyarakat terkait pembelajaran dengan sistem daring. Namun, hal itu dilakukan agar jangan sampai ada anak-anak yang terkena Covid-19 akibat pembelajaran tatap muka.

Dengan begitu, lanjutnya, semua lembaga pendidikan dapat melanjutkan metode pembelajaran seperti yang saat ini sudah dilakukan. “Metode (daring-red) berlanjut. Kalau ada kreasi dari Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-red) lebih baik. Yang terpenting jangan dulu hadir secara fisik dan tatap muka. Daring silahkan. Yang terpenting jangan terjadi kerumunan,” tegas WH.

8.000 ANAK TERPAPAR

Ketua IDAI Banten dr Didi Wijayanto mengatakan, anak-anak adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun. Hingga saat ini, ada delapan ribu anak-anak di Banten yang terpapar Covid-19 dan 865 orang di antaranya positif. “Setiap Minggu kasus anak menambah. Tidak pernah melandai apalagi turun. Trennya naik,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, angka kematian kasus konfirmasi Covid-19 pada anak yakni 1,63 persen. Artinya, apabila ada kasus 100 orang maka yang meninggal dunia dua orang. Namun, hal itu tergantung komorbid setiap anak. Anak dengan gizi buruk atau komorbid lainnya, maka akan memperberat derajat penyakit.

Didi mengungkapkan, selama ini, pada umumnya kasus konfirmasi anak merupakan korban dari orangtuanya. “Orangtua ada gejala, lalu anaknya diswab. (kasus komfirmasi anak-red) bagaimana orangtua menjaga anaknya,” ujarnya.

Ia mengatakan, meskipun kasus konfirmasi pada anak tidak berat, tetapi tetap bisa menularkan. Kasus pada anak-anak ini hampir rata di seluruh wilayah. Namun, Kota Tangerang Selatan dulu sempat tinggi, kini disusul Kota Tangerang.

Kata dia, kasus yang saat ini terjadi saat anak-anak tidak sekolah dan belajar di rumah. “Nanti bagaimana kalau sekolah tatap muka. Di rumah saja kasusnya belum pernah turun,” tuturnya.

Didi menegaskan, rumah sakit bisa dibuat dan alat bisa dibeli, tetapi sumber daya manusia (SDM) tidak bisa. Jumlah dokter anak se Banten hanya 194 orang.

Senada dengan IDAI Banten, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Banten dr Tri Agusyuarsa  yang juga hadir dalam rapat koordinasi itu mengatakan, penundaan pembelajaran tatap muka harus mempertimbangkan bahwa kunjungan pasien Covid-19 semakin meningkat. Sejak Maret sampai Oktober, jumlahnya fluktuatif meningkat. Bahkan, di November juga terus meningkat.

“Ini yang harus dipertimbangkan. Fasilitas kesehatan bisa dibeli dan disiapkan, SDM sangat terbatas,” ujarnya. Se-Banten, hanya ada 55 orang dokter spesialis paru. Untuk itu, ia imbau agar seluruh masyarakat menjaga kesehatan. Pihaknya juga menyarankan agar Pemprov menunda pembelajaran tatap muka sampai menunggu ketika terjadi penurunan kasus atau solusi lain seperti vaksin.

FASKES PENUH

Fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19 penuh. Jumlah tempat tidur pasien sebanyak 3.039 sudah penuh, ruang isolasi sudah terisi 94 persen, dan ICU 99 persen. Bahkan, dari 30 laboratorium rujukan Covid-19 di Banten, seluruhnya penuh oleh ribuan sampel spesimen untuk pemeriksaan PCR/swab pasien Covid-19. Karena itu, terjadi antrean pemeriksaan untuk mengetahui hasilnya.

Lantaran fasilitas pelayanan kesehatan penuh, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta masyarakat agar tidak sakit dan tak mengunjungi rumah sakit. “Kemampuan pemerintah daerah terbatas. Kamar (rawat inap-red) penuh, sewa hotel, hotel juga penuh,” tandas pria yang akrab disapa WH ini di Rumah Dinas Gubernur Banten, kemarin.

Kata dia, apabila pasien Covid-19 terus bertambah, tetapi fasilitas pelayanan kesehatan penuh, maka mereka tidak bisa tertangani. Apalagi, jumlah dokter se-Banten sangat terbatas. 

Untuk itu, WH melarang seluruh ASN keluar daerah saat libur Natal dan Tahun Baru. “Masyarakat juga diminta untuk tenang di rumah. Ngapain liburan, ada Covid-19, habis ongkos, tidak tenang,” tegasnya.

Orang nomor satu di Banten ini juga memerintahkan Sekretaris Daerah Al Muktabar untuk mengawasi para ASN yang membandel selama masa liburan. Bahkan, sanksi bakal diberikan kepada para abdi negara yang tetap nekat liburan ke luar daerah. “ASN kalau keluar daerah diturunkan pangkat. Saya skors. Pelanggaran tiga kali saya pecat,” tandas WH.

Selama ini penyebaran Covid-19 yang terjadi di perkantoran, karena keluar daerah tanpa sepengetahuan yang lain. Orang yang positif Covid-19 tetapi tanpa gejala tidak sadar bahwa ia bisa membunuh orang lain. Untuk itu, yang harus dibangun adalah semangat saling melindungi dan toleransi. Apabila, ada yang terkena Covid-19 tetapi tanpa gejala, maka harus jujur dan melakukan karantina. “Kasih tahu temannya,” ujar WH.

Ia mempelajari, orang tanpa gejala kerap tidak mengaku bahwa ia terpapar Covid-19. Biasanya, kasus konfirmasi terjadi karena ada orang tanpa gejala yang tidak mengaku. Apabila terus begitu maka ia akan eminta agar IDI mengumumkan orang tanpa gejala.

“Ternyata OTG (orang tanpa gejala-red) itu takut aib,” tuturnya.

WH mengecam orang-orang yang terkena Covid-19 tapi tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki kesadaran menjaga diri. Ia juga meminta hotel-hotel tidak melakukan aktivitas yang mengundang orang berkerumun apalagi melakukan pesta di tahun baru nanti. “Jangan sampai ada kegiatan yang menimbulkan orang banyak dan media penyebaran virus. Orang yang beriman di rumah saja. Salat sunah, berdzikir, mensyukuri tahun baru, dan berdoa agar virus ini cepat pergi. Sadarlah saudaraku,” ujarnya.

Kata dia, adanya penumpukan di laboratorium dikarenakan masyarakat yang keluar daerah harus mendapatkan surat keterangan rapid antigen atau diswab. “Lagian ngapain maksa keluar daerah.Kunjungan ke keluarga yang meninggal jangan dulu. Cukup doakan dari jauh. Kalau banyak yang terkonfirmasi positif begitu bagaimana rumah sakit,” lirih WH. (nna/air)