SERANG – Audit penghitungan kerugian negara (PKN) proyek peningkatan lapis beton pada Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kota Cilegon, senilai Rp14 miliar belum juga rampung. Akibatnya, penetapan tersangka perkara proyek tahun 2013 itu belum dapat dilaksanakan oleh penyidik Kejati Banten.
“Penetapan tersangkanya belum. Auditnya (PKN-red) belum keluar,” ujar sumber Radar Banten di lingkungan Kejati Banten, Senin (18/11).
Sumber Radar Banten itu menyebutkan, hasil audit PKN itu menjadi syarat wajib penyidik menetapkan tersangka. Hingga kemarin, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten masih belum merampungkan audit PKN.
“Memang harus ada hasil audit dulu, tidak bisa tanpa audit (dalam penetapan tersangka-red),” katanya.
Hasil audit fisik ahli teknik sipil dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, sebelumnya telah diserahkan ke BPKP Provinsi Banten. Diduga proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi.
“Kesalahannya fatal sekali (pekerjaan proyek JLS-red),” kata Kajati Banten yang saat itu dijabat oleh Happy Hadiastuty, Senin (4/11) lalu.
Selama penyidikan, sejumlah saksi telah diperiksa. Di antaranya, pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon, konsultan pengawas, panitia lelang, pelaksana pekerjaan dari PT Respati Jaya Pratama. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Happy menegaskan telah mengantongi tiga orang calon tersangka.
“Sudah ada yang bakal ditetapkan sebagai tersangka, ada tiga orang (calon tersangka-red),” kata Happy ditemui Radar Banten.
Diketahui, proyek yang didanai APBD Kota Cilegon itu mulai diusut Kejati pada 5 Juli 2019. Kurang dari dua pekan saat proses penyelidikan, penyelidik sepakat menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Alasannya, proyek dari stasiun KM 5+1917 hingga KM 8+667 didapati perbuatan yang melawan hukum.
Tadi malam (18/11), Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Holil Hadi enggan berkomentar terkait penyidikan kasus tersebut. “Saya enggak ada komentar. Saya belum dapat informasi langsung dari penyidiknya,” singkatnya. (mg05/nda/ira)
