PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Ribuan guru honorer madrasah swasta dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi massal di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 30 Oktober 2025 besok.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum adil terkait status dan kesejahteraan para tenaga pendidik madrasah swasta.
Koordinator Aksi Nasional, Fahru Rijal, mengatakan aksi ini akan diikuti oleh ratusan ribu guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
“Kami menuntut pemerintah segera merevisi regulasi terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar guru madrasah swasta juga memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi ASN,” kata Fahru saat ditemui di Pandeglang yang dimana ia asal dari Pandeglang, Rabu 29 Oktober 2025.
Dari Provinsi Banten, sekitar 3.000 guru akan berangkat ke Jakarta malam ini menggunakan 15 bus dan 50 mobil pribadi. Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal sebelum melanjutkan long march menuju Istana Negara.
“Dari Pandeglang sendiri ada sekitar 1.000 orang guru yang berangkat malam ini pukul 22.00 WIB. Kami akan bergabung dengan rekan-rekan dari berbagai daerah di Masjid Istiqlal sebelum menuju Istana,” kata Fahru.
Ia menambahkan, aksi ini akan berlangsung secara damai. Para peserta aksi berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Fahru menegaskan, tuntutan utama para guru madrasah swasta adalah revisi terhadap Undang-Undang ASN, khususnya pasal yang membatasi peserta seleksi PPPK hanya bagi tenaga pendidik yang bekerja di instansi pemerintah.
“Aturan itu diskriminatif. Padahal guru madrasah swasta juga punya peran besar mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat UUD 1945,” tegasnya.
Menurutnya, banyak guru madrasah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun, namun belum juga mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang layak.
“Ada yang sudah 30 sampai 35 tahun mengabdi, tapi belum diangkat jadi ASN. Kami merasa dianaktirikan oleh sistem yang tidak adil ini,” ujar Fahru.
Aksi nasional ini juga berdampak pada kegiatan belajar-mengajar. Sejumlah madrasah di berbagai daerah, termasuk di Pandeglang dan Lebak, akan meliburkan kegiatan belajar karena sebagian besar guru ikut berangkat ke Jakarta.
“Kalau satu madrasah gurunya ikut semua aksi, otomatis sekolah akan diliburkan. Ini bentuk perjuangan kami untuk memperjuangkan kesejahteraan,” jelasnya.
Fahru menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk melawan pemerintah, melainkan untuk memperjuangkan keadilan dan pengakuan yang setara.
“Harapan kami sederhana: pemerintah mau mendengar dan merevisi aturan agar tidak ada lagi diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Kami juga bagian dari garda depan pendidikan bangsa,” tutupnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
