CILEGON – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mencatat ada 10 temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja belanja APBD Pemkot Cilegon tahun anggaran 2014. Jumlah itu belum termasuk uraian LHP BPK atas penyediaan air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum – Cilegon Mandiri (PDAM-CM), BUMD milik Pemkot Cilegon.

Uraian temuan itu berasal dari kinerja belanja empat SKPD antara lain yakni Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Temuan didominasi di Dinas Pekerjaan Umum, terkait infrastruktur, mulai dari persoalan kelebihan pembayaran hingga pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Di tingkat parlemen, pembahasan temuan itu rencananya akan dikoordinasikan di masing masing komisi yang mejadi mitra SKPD. Ketua Komisi II DPRD Cilegon Hasbi Sidik yang disinggung terkait dengan sejumlah temuan yang menjadi ranah komisinya mengaku belum bisa memberikan komentar apapun tekait temuan itu. “Temuan itu sudah kita bahas di internal komisi. Rencananya baru akan tindak lanjuti pembahasan dengan SKPD yang mendapatkan catatan, tapi kita masih menunggu waktu kepastian hearingnya dari Banmus,” ujarnya kepada radarbanten.com, Rabu (14/1/2015).

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis mengatakan, kendati dirinya belum mengetahui secara rinci temuan itu, dirinya meminta SKPD untuk segera menyelesaikan temuan itu agar tidak memengaruhi opini yang sudah diraih Pemkot pada anggaran 2013 silam. “Secara prinsip apa yang menjadi temuan, itulah yang harus segera ditindaklanjuti, sehingga tidak akan mengubah opini penilaian yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red),” katanya singkat. (Devi Krisna)