Adakah May Day untuk Buruh Indonesia

Oleh Enjat Sudrajat

Aksi buruh beberapa waktu lalu (Ilustrasi).

Tanggal 1 Mei adalah hari buruh internasional yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Berbicara buruh, Karl Marx (1818-1883) dalam bukunya “Das Capital” secara sistematik mengembangkan teori nilai lebih yang menyatakan bahwa buruh dieksploitasi oleh pemilik alat-alat produksi.

Menurutnya, tenaga kerja adalah sumber tunggal dari nilai yang mendeterminasi harga suatu barang. Pandangan ini kemudian berkembang dimana “Tenaga kerja” adalah asset yang dijadikan factor produksi dengan konpensasi “Upah”, namun dalam teori upah kelas kapitalis menyebutkan bahwa  dalam pergulatan kompetitifnya untuk mencapai laba, upah harus dibayarkan serendah-rendahnya. Konsep yang mem-presser upah seperti ini kembali dipertegas dalam teori neoliberalisme yang dikemukakan oleh Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia yang menyebutkan adanya lima kerangka utama neoliberalisme dimana salah satunya adalah Free market yang menegaskan upaya pengurangan tingkat upah dilakukan dengan cara menghapus serikat-serikat pekerja dan memotong hak-hak buruh.

Kendatipun kita tidak menganut paham seperti itu, namun nampaknya kita dihadapkan pada beberapa persoalan yang hampir sama dengan praktek ekonomi kapitalis dan neoliberalisme. Pertama,  besaran upah buruh (UMP/Upah minimum propinsi) selalu menjadi rutinitas polemic tripartit antara pekerja, pengusaha maupun pemerintah. Dimana besaran UMP/UMR setiap tahun yang ditetapkan oleh pemerintah  masih dibawah  angka hidup layak minimum (KHL). Bahkan jika dikaitkan dengan tolak ukur Burgernomic dimana untuk mendapatkan satu Big mac burger seharga Rp. 20.900, buruh kita harus bekerja lebih dari satu jam, sementara dibeberapa Negara, pekerja hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Kedua, kendatipun sejak enam belas tahun Indonesia  memiliki UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat buruh /serikat pekerja, namun tetap saja perlindungan terhadap serikat pekerja masih minim. Menurut data Konfederasi serikat buruh sejahtera Indonesia (K-SBSI) setiap tahun ada lima sampai enam kasus kriminalisasi pengurus serikat buruh dengan jumlah tersangka puluhan orang perkasusnya, sayangnya  penyelesaian persoalan aktivis buruh ini lebih cenderung  menggunakan hukum pidana ketimbang  pendekatan UU No. 21 tahun 2000.

Kemampuan Buruh

Ditilik dari  indicator jumlah angkatan kerja diperkirakan (BPS 2014) berjumlah  121.9 juta orang, sementara jumlah angkatan kerja yang dapat ditampung sebanyak  114.6 juta orang atau masih ada 7.3 juta orang yang menganggur (6 % dari angkatan kerja)  atau belum tertampung lapangan kerja dan hingga kini masih ada 5.61 persen dari angkatan kerja yang menganggur atau dari 100 orang angkatan kerja, 5-6 orangnya tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya peluang pekerjaan ataupun potensi pekerja di Indonesia terhitung rendah, salah satu penyebabnya bisa jadi karena tingkat pendidikan angkatan kerja kita masih rendah. 60.24 persennya masih berpendidikan SD/SMP, 27.52 persen SMA/SMK dan hanya 12.24 persen saja yang berpendidikan diploma/sarjana.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia diperparah oleh produktivitas pekerja kita yang masih tergolong rendah ( peringkat 59 dari 60 negara yang disurvey) atau jika dilihat dari tingkat PDB-nya, produktivitas pekerja kita berada diperingkat ke lima (23 ribu dollar AS per pekerja) dari sepuluh Negara Asean, dibawah Brunai, Singapure, Malaysia dan Thailand.  Padahal tingkat daya saing bisnis di Indonesia berada pada peringkat ke 54 dari 135 negara yang diukur.  Kondisi ini berdampak pada terjadinya perubahan indicator, dimana  rendahnya produktivitas akan berpengaruh terhadap  rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat penyerapan angkatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kemiskinan nasional. Persoalan ketenaga kerjaan, bukan saja muncul dari dalam pekerja itu sendiri tapi tercipta pula oleh suatu kondisi, dimana tingkat kesejahteraan pekerja kita masih rendah.

Jika kita melihat dari sisi kebutuhan hidup layak (KHL) yang setiap tahunnya dihitung oleh pengusaha, buruh maupun pemerintah daerah yang tergabung dalam dewan pengupahan, penetapan upah minimum regional (UMR) baik UMP (Propinsi) maupun UMK (Kabupaten/Kota) masih belum menyentuh angka KHL. Pencapaian UMP terbesarnya baru menyentuh angka 90 persen dari KHL, padahal menurut pasal 88 ayat 4 Undang-undang tenaga kerja No. 13 tahun 2003 UMP harus ditetapkan berdasar KHL dan produktivitas pekerja-nya itu sendiri.  Hal ini berarti tingkat kesejahteraan pekerja di Indonesia masih jauh dari harapan. Perkembangan pola perburuhan seperti ini  cenderung mendekati system kapitalis yang dibayangi oleh  terjepitnya posisi buruh baik secara ekonomi maupun hukum.

Secara ekonomi dapat kita bayangkan dari seorang teman buruh dengan status K/- (Kawin tidak punya anak) dengan upah Rp. 3.500.000, Dia harus mengeluarkan biaya transportasi ,rumah/kontrakan dan makan sebesar Rp. 3.290.000 ditambah biaya lain-lain sebesar Rp.350.000, maka  buruh tersebut harus mencari pinjaman sebesar Rp. 140.000 setiap bulannya. Dapat kita bayangkan berapa besar pinjaman seorang buruh yang sudah memiliki tanggungan anak.

Sebenarnya UMP ditetapkan dan diberlakukan untuk mereka para pekerja lajang, dengan masa kerja satu tahun. Namun filosofi ini banyak digunakan oleh pengusaha sebagai standar penetapan upah untuk seluruh pekerjanya. Belum lagi banyak pengusaha yang tidak manjalankan amanat dari UMR yang ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya aspek pengawasan dari pemerintah. Bayangkan saja, kita hanya memiliki 2.089 pengawas (2009) yang bertugas untuk memonitor 207.813 perusahaan atau 1 orang  pengawas untuk mengawasi 99 perusahaan.

Aspek Hukum

Dalam sistem ketenaga kerjaan, Indonesia  memiliki tiga  dasar hukum, UU No. 21 tahun 2000  tentang serikat pekerja/serikat buruh, UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial (PHI). Secara substantive materi didalamnya termuat secara proposional antara kepentingan pengusaha maupun buruh. Namun dalam pelaksanaannya buruh kerapkali menjadi korban dari pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Polisi memenjarakan Sarta setelah menggalang unjuk rasa peringatan mayday tahun 2007 dikabupaten Tangerang, Sarta divonis bersalah dengan hukuman penjara enam bulan. Perjuangan Sarta dilakukan sebagai upaya membela kepentingan anggotanya seperti yang diamantkan didalam pasal 27  UU No. 21 tahun 2000.

Karakteristik sistem yang cenderung pada sistem kapitalis dimana kekuatan demand pekerjaan berada jauh lebih besar dari supply lapangan pekerjaan  membuat pekerja berada pada posisi yang terkalahkan, dalam posisi ini sulit dicari titik equilibrium  keadilannya. Contoh sederhana ketika terjadi perselisihan (terkadang diciptakan perselisihan itu oleh pengusaha) tentang penjabaran pasal dalam UU No. 13 tahun 2003 pengusaha lebih menyukai menggiringnya ke perselisihan hubungan industrial (PHI), hal ini dilakukan karena potensi kemenangan pengusaha lebih besar.

Proses menuju PHI dilakukan dengan beberapa tahap, pertama dengan mengupayakan dilakukannya perundingan bipatrit (Bab II pasal 3 UU No. 2 tahun 2004 ), perundingan ini harus dilakukan dan diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja. Pada tahapan ini, jika tidak putus/mufakat (terkadang dipatahkan oleh pengusaha untuk tidak mufakat). Kedua,  Jika tahap pertama gagal, maka dilakukan  mediasi atau konsiliasi (Bab II pasal 8 UU No. 2 tahun 2004) pada tahap ini diupayakan penyelesaian  ditengahi oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak disnaker (Dinas tenaga kerja) kabupaten/kota sebagai “Wasit”. Dalam proses mediasi ini, pihak buruh cenderung was-was dan cenderung berperasangka buruk, khwatir wasitnya tidak netral. Maklum saja karena Indonesia pernah menjadi Negara “terkotor” (KKN/terkorup) di Asia (versi Political and economic Risk Consultancy/PERC). Mediasi ini dilakukan sebanyak dua kali dengan interval waktu kurang lebih satu hingga dua bulan.

Ketiga, Jika proses mediasi/konsiliasi gagal, proses perselisihan masuk dalam tahapan pengadilan hubungan industrial di pengadilan Negeri kabupaten/kota. Dalam tahapan ini pihak buruh kembali was-was, karena ketidakmampuan menyediakan pengacara ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan dalam suatu persidangan, belum lagi jika harus menghadapi “mafia peradilan” Kalaupun pihak buruh menang dalam tahapan ini, pengusaha akan cenderung melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Keempat, Karena banyaknya kasus yang menumpuk di MA, proses banding akan memakan waktu yang panjang, sementara kekuatan buruh akan semakin lemah karena ketidakberdayaan ekonomi dan kondisi, akhirnya proses perselisihan ini akan putus dengan sendirinya yang dimenangkan oleh pengusaha.

Buruh mencoba melawan kesewenang-wenangan kaum kapitalis namun karena bayangan gelap proses hukum  diatas kerapkali menjadi pertimbangan buruh untuk munghindari  proses hukum sehingga  perjuangan buruh akan kalah sebelum berperang.  Dengan kata lain, buruh dapat melawan pengusaha, namun buruh tidak akan menang terhadap pengusaha, bahkan buruh akan cenderung menangis. Masihkah kita pantas mengucapkan selamat “Mayday” untuk buruh Indonesia, mungkinkah ini sebuah tanda terbaliknya sebuah zaman  seperti yang diramalkan oleh Jayabaya

“Yen akeh buruh nantang juragan, buruh mangluh selot-selote mbesuk wolak-waliking jaman teka (Jika banyak buruh melawan majikan dan banyak buruh yang menagis, lambat laun datanglah kelak terbaliknya jaman)”.

Enjat Sudrajat, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Math’laul Anwar Pandeglang, pernah aktif dalam di organisai perburuhan.