Ahli Lingkungan Bantu Tim Investigasi Mayora

0
689 views
TOLAK MAYORA: Puluhan warga Baros dan Cadasari yang melakukan penolakan atas berdirinya PT TFJ (Mayora Group) beberapa waktu lalu.

SERANG – Ahli lingkungan dari berbagai kampus akan diperbantukan pada tim investigasi yang mengkaji ulang aktivitas anak perusahan Mayora Group, PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ). Tim Ahli yang diturunkan berjumlah tujuh orang. Tugas mereka mengkaji terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari perusahaan yang terletak di perbatasan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

“Semuanya berjumlah tujuh orang doktor,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten M Husni Hasan, kemarin.

Tujuh ahli tersebut tidak hanya dari kampus yang ada di Provinsi Banten, juga didatangkan dari kampus di luar Banten. “Ada dari UI, Untirta, dan IPB. Kita fasilitasi itu,” kata Husni.

Menurutnya, tim ahli itu merupakan tim independen yang sudah memiliki pengalaman dan kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, mereka sudah memiliki sertifikasi di bidang lingkungan hidup. “Semuanya tenaga ahli yang kompeten, independen, senior. Tenaga ahli kita juga sebagian dipakai oleh Kementerian LH. Jadi sudah ada sertifikasi,” ujarnya.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian yang dilakukan tim ahli yang diturunkan. “Nanti kita lihat kajian ilmiahnya apakah layak atau tidak. Kalau tidak maka investor harus legawa untuk hentikan investasi, kalau layak yah harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa itu tidak berpengaruh seperti yang dituduhkan selama ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, izin pendirian PT TFJ diterbitkan oleh Pemkab Pandeglang. Dalam perjalanan masyarakat menolak pendirian pabrik air minum kemasan tersebut karena lokasi merupakan daerah resapan air dan masuk dalam kawasan yang dilindungi. “Kita berharap jangan terulang seperti kejadian Aqua Danone di Padarincang beberapa tahun lalu. Akibat dari situ juga performa kita di dunia internasional juga buruk, karena Banten tidak bisa menjamin kepastian hukum bagi para investor,” ujarnya.

Husni berpandapat, diturunkannya tim ahli yang mengakaji amdal sebagai langkah awal untuk mencari data. Namun, dirinya tidak bisa memastikan kapan hasil dari investigasi akan keluar. “Ini baru awal, dan banyak OPD yang terlibat kaya Distamben, lalu ada penanaman modal, belum dari Pemkab Pandeglang. Dan itu juga belum langsung keluar hasilnya, kaya di lingkungan hidup saya sifatnya memberikan rekomendasi dari hasil kajian ilmiah dari tenaga ahli,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Banten mengambil alih persoalan perusahaan tersebut setelah ada gejolak masyarakat pada awal Februari ini. Pemprov Banten juga telah membentuk tim investigasi yang terdiri dari berbagai SKPD terkait. “Tim independen akan diterjunkan untuk mencari fakta-fakta dan solusi dari masalah yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Banten Nata Irawan.

Nata menginginkan masalah tersebut dapat terselesaikan secara baik. Tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat atau investor yang akan menanamkan modalnya di Banten. “Pendirian perusahaan itu sudah peraturan jangan sampai ada yang dirugikan. Masyarakat tidak dirugikan dan investor juga tidak dirugikan,” ujarnya. (Supriyono/Radar Banten)