Ahmad Taufik Nuriman Laporkan Dugaan Politik Uang

Mantan bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman (kanan) berdiskusi dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang, Jalan Palima-Cinangka, Kecamatan Pabuaran, Senin (29/4)

SERANG – Mantan bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman (ATN) mendatangi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang di Jalan Palima-Cinangka, Kecamatan Pabuaran, Senin (29/4). ATN meminta pihak Bawaslu untuk mengusut dugaan politik uang di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Serang.

ATN datang bersama kuasa hukumnya Syarif Madzkurullah dan sejumlah saksi atas laporannya tersebut. Selama pertemuan dengan Bawaslu, terjadi perdebatan soal dugaan politik uang di Dapil I yang meliputi Kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuang, dan Lebakwangi tersebut.

Syarif Madzkurullah mengatakan, pihaknya sudah melaporkan terkait dugaan politik uang di Dapil I oleh salah satu caleg Kabupaten Serang berinisial TN. Laporan sudah disampaikan pada 25 April 2019.   “Hari ini kita ingin memastikan, apakah laporan kami ditindaklanjuti atau tidak,” katanya kepada wartawan.

Pada laporan itu, TN dilaporkan karena sudah melakukan tindakan pelanggaran pemilu di Kecamatan Pontang. Yakni, pemberian uang serta sembako kepada masyarakat. Seperti diketahui, putra ATN yakni Eki Baehaki juga merupakan caleg di dapil tersebut.

“Kita punya buktinya, saksi-saksi juga sudah ada,” ujar Syarif.

Pihaknya berharap laporannya dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Selain itu, dalam gelar perkara terkait laporan tersebut, Syarif meminta dapat dilakukan secara terbuka. “Makanya, saya minta saat gelar perkara nanti saya dihadirkan karena saya sebagai pelapor yang berhak menyampaikan pendapat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Serang Muhammad Asmawi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut jika semua unsur sudah dilengkapi. Namun, saat ini pelapor belum memenuhi seluruh unsur laporan.

“Kita minta untuk dipenuhi dulu, hari ini (kemarin-red) batas akhirnya, tiga hari setelah laporan disampaikan,” katanya.

Jika laporan sudah dipenuhi, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Proses penyelesaian laporan di Bawaslu akan diselesaikan 14 hari masa kerja. “Nanti akan kita bahas di rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak,” ujarnya.

Berselang satu jam sebelumnya, sejumlah caleg dari Dapil III Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Baros, Petir, Tunjungteja, Cikeusal, Bandung dan Pamarayan mendatangi Sekretariat Bawaslu. Mereka datang untuk meminta Bawaslu mengusut tuntas dalang intelektual di balik kasus dugaan pencoblosan surat suara oleh sejumlah oknum di Desa Kemuning, Kecamatan Tunjungteja.

Seorang caleg dari Partai Golkar M Abidin Amri mengatakan, kasus PSU (pemilihan suara ulang) di Kecamatan Tunjungteja harus diusut siapa dalang intelektual di belakangnya. Karena, PSU dilakukan bukan hanya kesalahan prosedur saja. Namun, juga ada unsur tindak pidana, yakni pencoblosan 50 surat suara oleh oknum.

“Tidak mungkin tidak ada yang memerintahkan, kepentingannya apa, keuntungannya apa, setelah ada perintah baru mungkin ada keuntungan dari caleg tersebut,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang Ari Setiawan membenarkan adanya 50 surat suara yang tercoblos sehingga diharuskan PSU. Pihaknya mengaku sedang menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kita sudah memanggil lebih dari delapan orang, tujuh dari petugas KPPS dan yang lainnya masyarakat setempat yang mengetahui proses pemilihan. Tapi, semuanya belum tentu dijadikan tersangka, tergantung nanti hasil penyidikan,” pungkasnya. (jek/air/ira)