Aktivitas Mayora Group Didesak Dihentikan

0
618 views

SERANG – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Aliansi Tolak Privatisasi Air (ATPA) mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang agar mengambil kebijakan menghentikan aktivitas anak perusahan Mayora Group, PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ). Mereka juga menolak privatisasi air yang dilakukan perusahaan tersebut.

Desakan itu dikeluarkan KNPA dan ATPA menyusul terjadinya gejolak demonstrasi penolakan warga pada perusahaan yang berlokasi di Kampung Gayam atau perbatasan Kecamatan Cadasari di Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang, Senin (6/2) lalu. Apalagi, pascainsiden tersebut telah terjadi kriminalisasi terhadap warga dengan tuduhan penggerakan massa dan perusakan. “Tiga di antaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Warga mengalami tindakan represif dan kriminalisasi saat menuntut hak-hak mereka atas air yang dirampas oleh PT Tirta Fresindo, Mayora Group,” kata juru bicara KNPA Carlos F Silalahi melalui rilis yang diterima Radar Banten, Senin (6/2).

Carlos mengungkapkan, konflik antara warga dan PT TFJ berawal pada tahun 2012. Waktu itu pihak perusahaan datang ke dua wilayah Baros dan Cadasari dengan rencana membangun gudang di wilayah tersebut. Karenanya, warga kehilangan 17 hektare area persawahan dari rencana 32 hektare yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang.

Namun, izin area tersebut berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum kemasan setelah mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah melalui SK No 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013. Kata Carlos, itu melanggar Perda tentang RTRW Pandeglang yang menyatakan kawasan Cadasari sebagai kawasan lindung geologi yang memiliki titik mata air. “Sejak saat itu, gelombang penolakan terus berdatangan hingga akhirnya Bupati Pandeglang (Erwan Kurtubi) mengeluarkan pembatalan izin,” katanya.

Menurutnya, tidak adanya tindakan tegas Pemprov Banten dan Kabupaten Pandeglang. Pihak perusahaan justru terus melakukan aktivitasnya tanpa mengindahkan surat pencabutan izin. Menyikapi hal tersebut, KNPA dan ATPA mendesak agar Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera membebaskan tiga warga Cadasari yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. “Termasuk meminta untuk menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga,” kata Carlos.

Selain itu, pihaknya meminta pihak kepolisian segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan PT TFJ. “Dan kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk segera dapat mengambil langkah guna menghentikan kegiatan PT Tirta Fresindo Jaya,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Banten telah melakukan pertemuan dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk melakukan koordinasi penyelesaian konflik masyarakat dengan PT TFJ. Bahkan, pertemuan tersebut menyepakati pembentukan tim independen untuk melakukan investigasi mencari fakta yang terjadi di lapangan dan memproyeksi solusi. “Tim nanti turun ke lapangan kemudian dicek persoalan yang sebenarnya,” kata Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan.

Pihaknya akan mengecek mulai dari administrasi perizinan perusahaan. Termasuk meninjau aspek kebermanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar perusahaan. “Kami akan lihat aturan mainnya apakah perusahaan tersebut betul tidak memenuhi (perizinan) sebagaimana yang diadukan warga. Saya kira kalau sudah mengikuti prosedur sesuai aturan, jangan pernah ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun investor,” ujar Nata.

Tim terdiri atas sejumlah SKPD. Di antaranya, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Banten. (Supriyono/Radar Banten)