Aktivitas PT Tirta Fresindo Jaya Terancam Dihentikan

0
1.312 views
TOLAK MAYORA: Puluhan warga Baros dan Cadasari yang melakukan penolakan atas berdirinya PT TFJ (Mayora Group) beberapa waktu lalu.

SERANG – Aktivitas anak perusahan Mayora Group, PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ), terancam dihentikan. Ini menyusul temuan belum dikantonginya dokumen izin perusahaan dan aktivitas penyedotan air yang dilakukan perusahaan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, sudah mengumpulkan informasi melalui tim investigasi yang dibentuk Pemprov Banten. Informasi tersebut untuk memastikan izin perusahaan tersebut. “Dari berbagai dokumen yang kita miliki itu sebenarnya cukup rawan,” katanya saat ditemui di halaman Masjid Raya Albantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (17/2).

Selain soal perizinan yang kewenangannya sudah pada provinsi, juga terkait pelanggaran atas Perda tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Pandeglang. Apalagi, lokasi perusahaan yang terletak di perbatasan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, dan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, masuk dalam kawasan geologi dan sumber mata air yang dilindungi. “Tata ruang itu (di lokasi PT Tirta Fresindo Jaya) untuk permukiman, serapan air, dan lahan pangan berkelanjutan,” kata Hudaya.

Pria yang ditunjuk sebagai ketua tim investigasi PT Tirta Fresindo Jaya itu menyebut bahwa penyedotan air yang dilakukan PT Tirta Fresindo Jaya belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Izin usaha air, rekomendasi dari Kementerian ESDM saja tidak ada,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, pihaknya sedang menyusun rekomendasi yang hasilnya akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Banten untuk diputuskan. “Beberapa kemungkinan, kecenderungannya untuk menghentikan izin investasi menjadi menguat. Diberhentikan total,” kata Hudaya seraya menambahkan, hasilnya akan diputuskan secepatnya.

Ditanya mengenai izin perusahaan yang sempat dihentikan pada masa Bupati Erwan Kurtubi dan kembali dilanjutkan di masa Bupati Irna Narulita, Hudaya berpendapat harus dilihat nilai manfaat perusahaan tersebut kepada masyarakat. “Dicek saja nilai-nilai manfaat yang akan terjadi. Kalau nilai manfaatnya tidak ada?” tanya Hudaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten M Husni Hasan menambahkan, sebelum putusan disampaikan secara legal, ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Salah satunya, meminta penjelasan atau keterangan dari ahli. Tujuannya untuk menyisir persoalan yang menjadi keberatan masyarakat dan masalah lingkungan yang dilanggar. “Ini harus dikaji dengan ahli yang kompeten,” katanya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mendukung Pemprov Banten menutup perusahaan tersebut. Asep menilai, PT Tirta Fresindo Jaya telah melanggar Perda RTRW Pandeglang. Sementara, masyarakat sekitar hanya mendapat dampak kerusakan lingkungannya. “Persoalan berlanjut dan tidak, tidak hanya pemerintah punya kewenangan,” ujarnya.

Politikus PDIP ini mengatakan, persoalan investasi di Banten harus menjadi nomor satu. Namun, pihak investor harus tetap memperhatikan aturan dan aspirasi dari masyarakat. “Tidak ada penolakan investasi selama harus disesuaikan dengan tata ruang,” ujarnya.

Menurutnya, kepentingan masyarakat harus diperhatikan. Jangan sampai lahan persawahan menjadi alih fungsi. Apalagi, pada perusahaan tersebut sudah melakukan langkah-langkah manipulasi data. “Lebih baik ditutup saja,” tegasnya.

MASYARAKAT LAYANGKAN GUGATAN

Sementara itu, masyarakat Cadasari Pandeglang dan Baros Kabuapaten Serang melalui tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten akan melayangkan surat gugatan perdata atas izin perusahaan tersebut. Surat gugatan dilayangkan kepada Pengadilan Tinggi Urusan Negara (PTUN), hari ini (20/2). “Gugatan perdata terkait izin PT Mayora yang sudah lima tahun beroperasi dan sudah menyengsarakan warga,” kata koordinator penanganan kasus LBH Rakyat Banten Carlos Fernando Silalahi, kemarin.

Apalagi, lanjut Carlos, sebelumnya sudah ada penghentian aktivitas tersebut oleh Bupati Pandeglang masa kepemimpinan Erwan Kurtubi melalui Surat Keputusan Nomor 0454/1669-BPPT/2014. Selain gugatan tersebut, LBH Rakyat Banten juga akan mendaftarkan gugatan praperadilan atas tiga warga Cadasari yang ditangkap kepolisian atas dugaan perusakan saat demonstrasi pada Senin (6/2) lalu. Gugatan akan didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Pandeglang. “Gugatannya mengenai penangkapan atau penahanan yang tidak sah oleh Polres Pandeglang terhadap ketiga warga yang melakukan penolakan PT Mayora,” ujarnya. (Supriyono/Radar Banten)