Aktivitas Truk Pasir Basah Dibiarkan, Mahasiswa Protes

Belasan aktivis Kumala PW Rangkasbitung menggelar long march dari Rangkasbitung ke Serang, Kamis (5/4).

RANGKASBITUNG – Sebanyak 12 orang aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) melakukan aksi jalan kaki ke Serang, kemarin. Aksi tersebut dilakukan para mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap Pemkab Lebak dan Pemprov Banten yang membiarkan angkutan pasir basah dan truk overtonase bebas melintas di jalan raya.

Pantauan Radar Banten, belasan aktivis Kumala mulai long march dari Jalan RT Hardiwinangun menuju Alun-alun Rangkasbitung. Dari alun-alun, mereka jalan kaki menuju Serang untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPRD Banten dan Pemprov Banten. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap pemerintah. Sambil berorasi mereka berjalan menyusuri jalan raya di Kabupaten Lebak.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Aceng Hakiki mengatakan, aksi jalan kaki dari Rangkasbitung ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, Kumala Perwakilan Wilayah (PW) Rangkasbitung pernah menyampaikan aspirasi tersebut. Bahkan, sempat melakukan aksi mogok makan di depan pendopo bupati Lebak. Ketika itu Wakil Bupati Ade Sumardi berjanji untuk menindak truk pengangkut pasir basah dan truk yang melebihi muatan. Namun, faktanya sampai sekarang truk tronton pengangkut pasir basah dibiarkan bebas melintas.

“Kami kecewa terhadap pemerintah daerah yang tidak komitmen menjaga infrastruktur jalan tetap baik dan berkualitas,” kata Aceng kepada wartawan, kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, Kumala PW Rangkasbitung menuntut kepada Pemkab Lebak dan Pemprov Banten untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. Selain itu, pengawasan terhadap angkutan pasir agar diintensifkan. “Keberadaan tambang pasir di Lebak telah merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat. Karenanya, kita minta kepada pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut,” tegasnya.

Aceng berharap, Gubernur Banten dan DPRD Banten menugaskan jajarannya untuk mengevaluasi keberadaan tambang pasir di Lebak. Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian semestinya melakukan penindakan terhadap angkutan pasir basah dan overtonase yang diduga telah menyebabkan kerusakan jalan di Lebak. “Masyarakat telah dirugikan akibat penambangan pasir dan angkutan pasir basah di Lebak. Jalan cepat rusak dan lingkungan menjadi rusak,” paparnya.

Maman Maulani, Ketua Kumala PW Rangkasbitung, menyatakan bahwa aksi jalan kaki ke Serang dilakukan mahasiswa sebagai luapan kekecewaan terhadap pemerintah. Kumala melihat bahwa Pemkab Lebak dan Pemprov Banten tidak berdaya menertibkan angkutan pasir basah dan overtonase. Buktinya, sampai sekarang angkutan pasir basah dan overtonase tetap beroperasi. Bahkan, tambang pasir yang diduga tidak berizin dibiarkan bebas melakukan aktivitas pertambangan. “Pemerintah melakukan pembiaran terhadap angkutan pasir basah dan overtonase. Termasuk kepada tambang pasir yang bandel dan tidak berizin,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Sumardi mengklaim telah berupaya maksimal menertibkan angkutan pasir basah dan overtonase. Namun, pengusaha angkutan membandel dan sering kucing-kucingan dengan petugas.

“Kami sudah melakukan upaya penertiban. Namun, sopir angkutan pasir kerap memanfaatkan kelengahan petugas di lapangan,” katanya. (Mastur/RBG)